Daftar Donatur Palestina
Oleh: Yusuf Blegur
Hajinews.id – Keharmonisan dan keselarasan hidup berbangsa dan bernegara etnis Cina di Indonesia kian terusik dan mulai digugat. Tak lagi sekedar individu sebagai warga negara, peran dan pengaruh etnis Cina kini terus merambah merepresentasikan swasta, BUMN dan negara leluhurnya. Lebih dari sekedar investasi dan utang, dominasi dan hegemoni Cina mulai mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI. Terlebih negeri yang berazas komunis itu, dengan kekuatan 9 Naga telah kokoh menancapkan kukunya dan menguasai hajat hidup orang banyak di bumi Pancasila.
Ada fakta yang tak terbantahkan tentang warga Cina yang hidup rukun dan sudah kawin-mawin di Indonesia. Mereka yang hidup di pelosok kota dan desa sudah lama membaur, akrab dan menyatu dengan pribumi. Warga Cina yang sudah menyatu dalam tumbuh-kembangnya negara, berhasil membangun kohesi sosial dengan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelbagai lapisan masyarakat, warga Cina terintegrasi dengan penduduk pribumi tanpa tersekat oleh status kaya-miskin, minoritas-mayoritas dan kalangan istimewa-terpinggirkan. Tersebar dalam beragam profesi dan pelbagai aktifitas. Sebagian besar tak lagi terkendala oleh kesan warga keturunan, orang cina hidup bergaul bercampur gaya hidup, hobi dan kebiasaan sehari-hari dengan warga asli Indonesia. Masyarakat Cina berhasil menjadikan budaya Cina berdampingan dengan budaya nasional Indonesia tanpa menggerus eksistensi suku, agama, ras dan antar golongan yang ada dan sudah menjadi tradisi. Mulai dari Film, makanan, bahasa, seni bela diri dan Barongsai, dll., kerap dipakai dan digemari tidak sedikit oleh bangsa Indonesia.
Rakyat tak bisa melupakan prestasi Rudi Hartono, Liem Swie King, pasangan Kevin sanjaya-Marcus Gideon dll., di dunia olah raga bulutangkis yang telah mengharumkan nama negara bangsa Indonesia. Rakyat juga mengenal Soe Hok Gie aktifis pergerakan di masa lalu dan sederet nama seperti Kwik Kian Gie, Jaya Suprana, Anthoni Budiawan, Lius Sungkarisma, ustad Felix Siaw dlsb., yang kritis dan tetap menunjukkan nasionalisme dan patriotismenya untuk negara Indonesia. Bangsa ini juga tak bisa mengabaikan peran orang-orang seperti Harry Tanoesudibyo dan masih banyak lagi yang berdedikasi tinggi ikut menopang dan menggerakan roda ekonomi demi membantu pemerintah meluaskan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan nasional. Mereka semua etnis Cina yang semangat dan jiwanya telah melekat kuat, menjadi bangga dan mencintai Indonesia.
Dalam sejarah perjalanan politik pemerintahan Indonesia, etnis Cina sering mengalami gelombang pasang surut. Sepanjang orde lama dibawah pemerintahan Soekarno, warga Cina sangat dibatasi dalam pergaulan politik, ekonomi dan hukum. Begitu diawasi dan dikontrol sangat ketat, presiden Soekarno sampai mengeluarkan PP No.10 Tahun 1959 yang berisi melarang warga Cina melakukan kegiatan ekonomi masuk di pedesaan. Begitupun eksistensi keturunan Cina dalam politik dan pemerintahan, Soekarno tak memberi kesempatan dan panggung untuk mereka. Soekarno dengan pilihan politik gerakan non blok, yang tidak berafiliasi kepada blok barat dan blok timur memberi sinyal tidak terlalu akomodatif terhadap etnis Cina dalam pemerintahannya. Kebijakan Soekarno juga memarginalkan peran politik dan ekonomi etnis Cina.
Warga Cina cenderung semakin dikekang usai peristiwa G30 S/PKI 1965 dengan Inpres No. 14 Tahun1967 tentang larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Karena kebijakan orde baru, etnis Tionghoa ini juga dipaksa mengikuti aturan dalam Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67 yang mengharuskan nama Indonesia bagi warga Cina. Bahkan pergerakan masyarakat Cina di Indonesia juga di kontrol melalui Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) oleh ode baru. Warga Cina atau keturunan betapapun mendapat perlakuan diskriminasi dalam era orde baru, pada orang per orang atau kelompok tertentu juga sering mendapatkan previllage atau kemudahan dari pemerintahan Soeharto. Terutama saat presiden Soeharto menjalankan kebijakan pembangunan yang mengusung konsep ” trickle dawn effect”. Presiden Soeharto mulai menghadirkan keleluasaan peran pengusaha Cina dalam negara, melalui keberadaan konglomerasi dalam ekonomi politik nasional. Penguasaan ekonomi dengan memberi peluang permodalan besar dalam industri dan akses perbankan yang luas, kehadiran Taipan mulai terasa di era Soeharto. Dibawah kekuasaan pemerintahan Soeharto, pesat lahir konglomerat China yang kini dikenal sebagai oligarki korporasi.
Biar bagaimanapun peran politik dan peran ekonomi etnis Cina dalam pemerintahan Seokarno dan Seharto berbeda. Bisa dikatakan baik Soekarno dan Soeharto sama-sama masih membatasi warga Cina, baik dalam soal keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Begitupun dalam soal ekonomi dan politik, termasuk membatasi etnis Cina dalam wilayah pemerintahan. Soekarno maupun Soeharto masih menganggap, etnis Cina masih berorientasi pada negeri leluhurnya dan masih sulit mengikuti proses asimiliasi dalam kehidupan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Etnis Cina dianggap masih sangat eksklusif, primordial dan sektarian. Selain itu baik orde baru maupun orde lama, menganggap etnis Cina merupakan masyarakat yang memiliki kultur agresif dan ofensif secara ekonomi dan politik. Sehingga itu menjadi kekhawatiran rezim pemerintahan keduanya yang ingin melakukan proteksi masyarakat pribumi agar bisa lebih mandiri, maju dan lebih sejahtera.
Etnis Cina di Indonesia mulai bisa bernapas lega dan merasakan kebebasan eksistensinya semenjak era kepemimpinan Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Melalui Keppres No. 6 Tahun 2000 yang diterbitkan pada 17 Januari 2000, kebijakan Gusdur menghilangkan apa yang disebut sebagai diskriminasi terhadap etnis Cina. Pelaksanaan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat bagi etnis Cina berlaku lagi, mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Gus Dur bahkan mengeluarkan peraturan konghucu sebagai agama baru di Indonesia selain penetapan perayaan hari imlek sebagai hari libur nasional dengan kemeriahan Barongsai. Etnis Cina mulai merasakan zaman keemasannya, dalam sosial agama, sosial politik, sosial ekonomi dan sosial hukum dalam era Gusdur yang justru menjadi awal era reformasi. Sebuah transisi kekuasaan yang menjadi babak baru yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan di bawah naungan NKRI.
Wabah Cina di Negeri Pancasila
Benar apa yang dikhawatirkan Soekarno dan Soeharto tentang pembatasan ruang gerak etnis Cina di Indonesia. Tak cukup terkait betapa kuatnya kesetiaan pada negara leluhurnya. Kehadiran etnis Cina di Indonesia mulai dari masa pergerakan kemerdekaan, pergolakan dan situasi genting NKRI dalam orde lama dan orde baru hingga 25 tahun era reformasi bergulir. Etnis Cina masih distigma sebagai negara bangsa dengan kultur yang suka membuat adu-domba, khianat dan menghalalkan segala cara. Koruptor, suap, judi, narkoba, traficking, pengemplang pajak, plagiator ulung, pembunuhan dan pelbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Semua catatan hitam yang historis dan empiris itu, cenderung semakin lekat dengan identifikasi sebagian besar etnis Cina. Pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu bangsa Indonesia masih menyimpan kekhawatiran dan keraguan terhadap nasionalisme dan patriotisme sebagian kebanyakan etnis Cina.
Bukan sekedar karakter agresif dan ofensif dalam aspek ekonomi politik, kecenderungan etnis Cina juga terlalu dominan dan hegemoni dalam banyak aspek kehidupan. Terlebih superioritas etnis Cina terhadap rakyat pribumi Indonesia, berhasil membonceng ideologi dan kepentingan nasional bangsa Cina. Komunisme yang menjadi flatform negara Tirai Bambu itu, kini bukan hanya mengancam Indonesia sebagai negara berdaulat. Lebih dari itu, negara komunis Cina telah mewujud ancaman global. Keterpurukan kaum Muslim Uighur, Tibet, Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria, Uganda dll., menjadi contoh betapa berbahayanya monopoli, ekspansi dan tirani negara Cina baik secara ekonomi dan politik maupun ideologi dan agama. Cina dalam pergaulan internasional telah menjadi imperium baru global.
Di negeri Pancasila, etnis Cina yang minoritas berhasil menguasai rakyat mayoritas. Pada masa orde lama dan orde baru, etnis Cina berupaya cukup keras bergerilya dan berhasil menancapkan kukunya pada sektor ekonomi terutama pada perdagangan dan perbankan. Kini etnis Cina mulai merangsek dan menguasai jalur pemerintahan. Distribusi barang dan jasa, semakin diperkuat dengan intervensi dan bahkan menjadi “inner circle” kekuasaan penyelenggaraan negara. Etnis Cina, bahkan bisa mengendalikan pemerintah lewat individu maupun komunitas oligarki. Spirit orang dan bangsa Cina yang menjadikan komunisme mengadopsi kapitalisme dalam percaturan global. Membuat etnis Cina menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir.
