Hajinews.id – DPRD Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan penyebab bakal dijualnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Kabar Bandara Kertajati bakal dijual sebelumnya disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi usai dirinya melakukan sejumlah kunjungan ke Timur Tengah dan India.
Menurut Budi, ada pihak dari Arab Saudi dan India yang berminat untuk membeli saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB).
Anggota DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengungkapkan, salah satu alasan Bandara Kertajati akan dijual karena buruknya manajemen hingga tidak bisa mengembangkan potensi bandara tersebut.
Daddy pun meminta pemerintah untuk memikirkan rencana penjualan Bandara BIJB ini secara matang.
“Apa pun kebijakan yang diambil, tentu selayaknya sudah memikirkan segala plus-minusnya. Bisa jadi hal itu dilakukan, salah satunya karena manajemen yang ada dianggap tidak mampu mengembangkan bandara tersebut,” ucap Daddy dalam keterangannya, Senin (23/1/2023).
Menurut Daddy, penjualan sebuah aset negara pasti haruslah didasari dengan pertimbangan yang sangat matang. “Berapa nilai yang layak? Manfaat apa yang akan diperoleh dari penjualan itu?” ucapnya.
Daddy mengungkapkan, amanat Presiden Jokowi yakni Bandara Kertajati dijadikan sebagai pusat perawatan pesawat TNI dan Polri yang jumlahnya tidak sedikit.
“Dapat dibayangkan jika itu semua terjadi. Pastilah BIJB Kertajati sudah maju sedemikian pesat,” ungkapnya.
Menurutnya, jika amanat Presiden Jokowi dilakukan, BIJB Kertajati diyakini bisa menjadi sebuah bandara yang sangat sibuk.
Apalagi, jika Bandara Kertajati dijadikan bandara tempat pemberangkatan haji dan umrah Jabar. Mengingat, Jabar merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar.
“Artinya, kalau toh jumlah jamaah haji masih terbatas, tidak demikian halnya dengan jumlah jamaah umrah yang bisa terbang ke Tanah Suci sepanjang tahun,” katanya.
Jabar juga merupakan salah satu pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang cukup besar. Potensi itu, juga masih dilengkapi dengan calon wisatawan, pelaku perjalanan dinas di lembaga pemerintahan, dan para pelaku bisnis dari dan ke 27 kabupaten/kota yang ada.
Daddy pun mengaku heran dengan gagasan tersebut yang muncul saat Tol Cisumdawu segera dioperasikan. Padahal, menurutnya, hambatan utama untuk Bandara Kertajati adalah masalah aksesibilitas.
“Bukankah dengan beroperasinya Tol Cisumdawu akan membuat BIJB Kertajati sangat layak dipertahankan?. Mari kita tunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait rencana penjualan BIJB Kertajati itu,” kata Daddy.