Daftar Donatur Palestina
Hajiews.id — Direktur Jenderal Haji dan Umroh Hilman Latif, mengatakan pemerintah ingin betul-betul menjaga sistem keuangan haji lebih sehat, sustain dan berkeadilan.
“Ingin kita punya energi merumuskan paradigma yang betul-betul menjaga system keuangan haji ini lebih sehat kedepan lebih sustain lebih berkeadilan. Saya kira sepakat semua baik pemerintah maupun komisi VIII dan juga teman-teman semua kita ingin mencari rumusan pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Hilman Latif sebagaimana hajinews kutip saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual Jum’at (27/1/2023).
Hilman mengaku pihaknya sudah melakukan kajian-kajian, soal bagaimana kedepan dan berapa persen baiknya biaya haji naik dan proporsinya idealnya.
“Kita semua kan tidak sepakat dengan kementerian agama. kira-kira para guru besar, yuk menurut kita berapa sih yang ideal. Kampus-kampus UI dengan UGM degan UIN belum tentu sama proporsi yang ideal itu berapa?” ujar Hilman.
Selain itu, kata Hilam, kementerian sudah punya rumusan-rumusan, demikan pun dengan DPR yang telah memiliki banyak pertimbangan, bahkan sampai kampus UI turut membuat gambaran.
Ia akan menyamakan berapa persen idealnya, pun jika sudah disetujui tinggal bagaimana kebijakan BPKH.
“Kami dalam kontesks dengan komisi VIII mencari format yang proporsional betul. Terjaga keberlanjutannya tetapi kemudian juga ada unsur keadilannya untuk jamaah yang besok dan juga yang akan datang,” katanya.
Adapun yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut diantaranya, Anggota Badan Pengelolaan Keuangan Haji Amri Yusuf, Mantan Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Sadzily, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Hilman Latif. Dan sebagai penanggap Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Peneliti Muda INDEF Izzudin Al Farras.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag), sebagai wakil pemerintah, mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909.
Dari jumlah Rp 98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta. Sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
“Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih (biaya perjalanan ibadah haji) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen,” ujar Yaqut.
