Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sektor hukum menjadi yang paling lemah sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara,” kata Yusril lewat akun Twitter-nya, Senin (6/1).
Yusril menyebut jika keadilan tak ada, ketidakpuasan akan menumpuk di mana-mana. Salah satu contohnya, kata Yusril, ketidakadilan soal masalah pertanahan.
“Ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,” ujarnya.
Mantan menteri Sekretaris Negara itu mengatakan demonstrasi dan protes akan terjadi di mana-mana jika pemilik modal dan pengusaha selalu diuntungkan, sedangkan hak-hak buruh makin diabaikan.
“Keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegor pihak yang salah,” katanya.
Selain itu, Yusril menilai kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan harus dijaga ketat dengan sistem dan dikontrol Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris sehingga kepastian hukum berantakan. Kalau begini keadaannya, siapapun takut mendirikan usaha di negara ini,” ujar Yusril.
Yusril juga menyoroti soal TKA China yang bebas masuk tanpa pengawasan ketat dan kehati-hatian dalam seleksi. Selain menimbulkan masalah ketenagakerjaan, ia menilai hal tersebut bisa menjadi masalah sosial, politik, serta ancaman stabilitas.
“Setiap hari masalah TKA Cina ini menjadi bahan berita dan bahan agitasi dan propaganda di medsos. Tidak semua beritanya sesuai fakta. Tetapi hal-hal seperti ini mudah mempengaruhi orang awam dan membuat suasana menjadi tegang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapinya,” ucapnya.
Menurut Yusril, masalah ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, dan TKA yang ramai dibicarakan harus diantisipasi, dijelaskan, dan diselesaikan oleh pemerintah.
“Rakyat ingin tahu sikap Pemerintah mengatasi hal itu. Rakyat juga harus kritis kepada calon-calon Presiden, apa konsepsi mereka mengatasi ketidak-adilan pertanahan dan kepastian hukum mengatasi banjirnya TKA China seiring dengan investasi mereka di negara ini,” ujar Yusril.
“Hanya Pemerintah yang cerdas dan cepat tanggap mengatasi masalah yang mampu membawa bangsa dan negara ini menjadi negara maju ke depan. Kalau tidak, selamanya kita akan ketinggalan dari negara-negara lain,” katanya menambahkan.
1. pembangunan yang paleng lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sekor hukum. Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara.
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) February 6, 2023
