Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, PP IPHI, belum mengetahui besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang akan ditetapkan DPR RI pada Selasa (14/2/2023) hari ini.
Namun, dia memastikan pemerintah akan terus mencari jalan tengah sehingga besaran biaya haji 2023 bisa diterima semua pihak.
“Pokoknya kita upayakan, dicarikan cara yang lebih berhikmah lah. Dalam artian bisa diterima semua pihak. Dalam artian walau penerimaan tidak 100 persen, tapi paling tidak diambil jalan tengah,” jelas Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Dia mengaku masih menunggu keputusan DPR RI dan Kementerian Agama soal biaya haji 2023. Muhadjir menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa keberatan akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan biaya haji 2023.
“Ya kita tunggu dulu lah. Tapi yang jelas kita perhatikan kok suara-suara dari masyarakat baik yang keberatan maupun yang tidak terlalu keberatan. Itu akan kita, saya yakin itu akan jadi bahan pertimbangan oleh DPR,” katanya.
“Dan tentu saja dari pemerintah, saya yang bertanggungjawab mengkoordinasikan urusan ini, saya sudah bicara dengan kementerian teknis dalam hal ini Pak Menag, bahkan juga Dirjen Haji-nya (Kemenag),” sambung Muhadjir.
Sebelumnya, Komisi VIII dan pemerintah akan menetapkan biaya haji 2023 pada Selasa (14/2/2023). Rapat kerja pembahasan akan digelar hari ini di ruang rapat kerja Komisi VIII.
“Insya Allah siang atau sore nanti kita akan segera menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 akan diumumkan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Selasa (14/2/2023).
Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2022 naik menjadi Rp 39,8 juta per orang. Namun kenaikan BPIH tahun ini tidak dibebankan pada jemaah, melainkan diambil dari alokasi virtual account milik jemaah.
