Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasib ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Bukan tanpa alasan, Hasbil menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB yang bekerja sama dengan China.
Alih-alih disebut bekerja sama, pemerintah Indonesia justru seperti ditipu China karena pembengkakan biaya proyek tersebut.
Parahnya lagi, biaya pembengkakan tersebut ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
“Dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kita belajar jangan lagi mau ditipu China, bayangkan 60% dari Rp.18,24 Triliun (Pembengkakan) ditanggung BUMN,” ujar Hasbil, dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Jumat (24/2/2023).
Kader partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mewanti-wanti agar proyek IKN Nusantara tidak bernasib sama.
Sri Mulyani sebagai menteri keuangan seharusnya berani menolak proyek IKN Nusantara karena keterbatasan dana pemerintah.
“Jgn sampai proyek IKN bernasib sama. Ibu Sri Mulyani seharusnya berani menolak proyek IKN krn terbatasnya uang kita,” ujar Hasbil.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB mencapai US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun dengan asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS.
Dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kita belajar jangan lagi mau ditipu China, bayangkan 60% dari Rp.18,24 Triliun (Pembengkakan) ditanggung BUMN.
Jgn sampai proyek IKN bernasib sama. Ibu Sri Mulyani seharusnya berani menolak proyek IKN krn terbatasnya uang kita.
— MudaAdalahKekuatan (@Hasbil_Lbs) February 23, 2023
Proyek Kereta Cepat ini banyak disorot bukan hanya karena pembengkakan biayanya saja melainkan karena molornya waktu dan model bisnis yang semula hanya B to B tetapi berujung menggunakan dana pemerintah.
