Daftar Donatur Palestina
SEMARANG, Hajinews.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Henry Kasandra Gultom mengajak para pemuda dan warga masyarakat menjauhi praktik politik uang (money politics) agar Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan lancar. ‘’Salah satu kerawanan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam Pemilu 2024 adalah praktik politik uang,’’ katanya.
Dia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan peserta Dialog Kebangsaan bertema ‘’Menakar Kerawanan Konflik Pemilu 2024 Antara Realitas dan Keyakinan’’, Sabtu (4/3).
Dialog Kebangsaan berlangsung di Gedung BP2KLK Jateng Tembalang Semarang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Semarang Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Ketua Panitia Mulia Syaiful Islam menjelaskan, Dialog Kebangsaan menghadirkan empat pembicara. Selain Ketua KPU Kota Semarang yaitu Dosen FISIP Unwahas dan Wakil Ketua PCNU Kota Semarang Agus Fathuddin Yusuf, Anggota DPRD Kota Semarang Suharsono, SS, M.Si dan CEO Zuliya Consulting Dr Zulkifli SPt MM.
Menurut Nanda Gultom, antipolitik uang harus terus disuarakan oleh semua pihak termasuk mahasiswa dan pemuda. ‘’Masyarakat perlu diingatkan terus,’’ tegasnya. Dalam Pemilu biasanya dikenal istilah ‘’serangan fajar’’, ‘’amplop’’, ‘’sangu’’ dan lain-lain. Praktik politik uang justru sangat terlihat jelas dalam praktek pemilihan kepada desa (pilkades) di daerah yang menyelenggarakan Pilkades.
Nasbul Imamah
Dosen FISIP Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) yang juga Wakil Ketua PCNU Kota Semarang Agus Fathuddin Yusuf mengatakan, ikhtiar agar Pemilu berjalan aman, damai dan lancar antara lain warga negara diajak bersama memahami sebagai Nasbul Imamah atau memilih pemimpin bagian dari ibadah. Karena ibadah jangan sampai timbul konflik yang tidak mendatangkan manfaat tetapi malah mafsadat bagi umat.
‘’Proses Pemilu 2024 harus dilaksanakan sebagai tanggungjawab negara dan warga negara dalam ikut menggunakan hak politik dan menentukan politik negara masa depan. Mengganggu proses pemilu berarti mengganggu proses keberlangsungan demokrasi sebuah negara,’’ kata wartawan Suara Merdeka itu. Senada dengan Ketua KPU, Agus juga mengajak warga menjauhi praktik politik uang yang dalam Bahasa agama disebut risywah atau suap. ‘’Pemuda harus terus mengedukasi masyarakat,’’ tuturnya.
Anggota DPRD Kota Semarang Suharsono SS MSi mengakui menjelang Pemilu 2024 suara-suara transaksi politik uang mulai terasa. ‘’Di Kota Semarang satu kursi DPRD dihargai Rp 800 juta hingga Rp 1 Miliar. Artinya seorang yang ingin duduk di kursi DPRD Kota Semarang harus siap dengan uang sejumlah itu,’’ kata Harsono. Bahkan masyarakat di tingkat RT dan RW jelas-jelas transaksi misalnya seorang calon DPRD yang ingin dukungan suara warga dia harus membangun proyek yang sedang dibangun oleh warga di sebuah kampung dengan mematok harga yang bermacam-macam. Praktik-praktik seperti itu harus dilawan dan terus disuarakan agar masyarakat timbul kesadaran. ‘’Ada istilah NPWP Nomer Piro Wani Piro,’’ katanya.
