Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menduga tujuan para buzzer memojokkan Anies Baswedan yang telah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk warga Tanah Merah Plumpang ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Refly menduga para buzzer tidak ingin pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta disorot di tengah peristiwa kebakaran depo BBM Plumpang.
Itu karena, hal yang membuat warga tetap bertahan di lokasi yang dekat dengan depo Pertamina itu adalah KTP yang mereka miliki karena menunjukkan alamat suatu warga negara.
“Jangan-jangan mereka tidak mau menonjolkan bahwa pemberi KTP itu adalah Jokowi misalnya. Padahal, legalisasi mereka bisa tinggal di sana kan karena KTP. Kalau nggak ada KTP mereka kan nggak tinggal di sana,” ujar Refly, dikutip dari kanal YouTube pribadi pada Selasa (7/3/2023).
Ia menilai tidak bijaksana untuk saling menyalahkan tetapi pemberian KTP dinilai lebih memberikan legalitas bagi warga Tanah Merah untuk tinggal di wilayah tersebut daripada sekadar IMB.
“Tapi itu kan nggak bijaksana kalau saling menyalahkan. Kan KTP itu mengatakan alamat mereka di mana, ya di situ lah alamat mereka. Soal bangunannya apakah nanti bangunannya gubuk atau ada IMB itu kan soal yang berikutnya,” jelas Refly.
Pengamat politik ini kemudian mengatakan dugaannya terkait alasan warga Tanah Merah Plumpang diberi KTP, yaitu agar bisa mencoblos.
Warga dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu tetapi saat terjadi masalah mereka juga yang akhirnya disalahkan.
“Lalu kenapa mereka diberi KTP? Ya biar bisa memilih. Itu soalnya ya. Jangan sampai kemudian mereka hanya menjadi korban untuk dipilih untuk pemilihan kepala daerah tapi tiba-tiba kalau ada masalah malah mereka disalahkan atau saling menyalahkan pimpinannya,” jelas Refly.
Seperti diketahui, jauh sebelum Anies menerbitkan IMB kawasan untuk warga Tanah Merah Plumpang pada 2021 lalu, ternyata Jokowi telah menerbitkan KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) pada 13 Maret 2013.
“Pertamina juga belum punya pegangan. Jadi, tidak ada salahnya kami berikan KTP,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, 14 Januari 2023.
