Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang libur akhir pekan menjadi tiga hari setelah aturan serupa di Uni Emirat Arab terbukti meningkatkan kinerja.
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi mengatakan sedang mempelajari sistem kerja dan dapat memperpanjang akhir pekan menjadi tiga hari.
Al Arabiya melaporkan bahwa kementerian juga mengunggah draf perpanjangan akhir pekan melalui platform survei tanah untuk konsultasi publik.
Menurut laporan Al Arabiya, kementerian melakukan studi ini sebagai bagian dari proses evaluasi rutin di mana para ahli juga melihat berbagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja.
Dalam proses evaluasi, Saudi juga menganalisis cara untuk meningkatkan daya tarik sumber daya manusia mereka untuk investasi lokal dan internasional.
Aturan mempersingkat hari kerja ini sendiri sudah lebih dulu diadopsi Uni Emirat Arab di antara blok Dewan Kerjasama Teluk (GCC).
Sejak 1 Januari 2022, UEA menerapkan hari kerja atau weekday hanya sampai tengah hari pada Jumat. Mereka juga mengubah akhir pekan dari semula Jumat-Sabtu menjadi Sabtu-Minggu.
Ketentuan ini berlaku baik untuk karyawan dan siswa sekolah. Di Sharjah, UEA, karyawan bahkan mendapat jatah akhir pekan selama tiga hari, dari Jumat hingga Minggu.
Studi yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa penerapan hari kerja selama empat hari di Sharjah meningkatkan kinerja, kebahagiaan, dan kesehatan karyawan hingga 90 persen.
Studi ini juga menemukan bahwa kepuasan kerja karyawan meningkat sebesar 90 persen. Sebanyak 84 persen responden juga mengaku aturan ini membantu mereka mencapai keseimbangan kehidupan pribadi dan dunia kerja.
Terobosan ini pun dipuji secara global karena menampilkan masa depan dengan work-life balance serta produktivitas yang meningkat.
Keberhasilan UEA itu menginspirasi banyak pihak. Tak cuma Saudi, Oman juga kini disebut-sebut sedang mempertimbangkan perpanjangan akhir pekan.
Seorang pejabat di Kementerian Tenaga Kerja Oman mengatakan bahwa keputusan mengenai masalah ini di bawah yurisdiksi Dewan Menteri. Dewan Menteri pun menurutnya tak keberatan untuk meninjau proposal ini.
Sumber: cnn
