Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan ihwal aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai memperburuk citra demokrasi.
Buntut ucapan itu, BIN bisa dianggap mendukung pemenangan Prabowo sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.
“Pernyataan Budi Gunawan yang memicu polemik itu juga bisa dinilai memperburuk citra demokrasi Indonesia dengan hadirnya kesan bahwa seolah-olah pihak intelijen terlibat mempengaruhi persepsi calon pemilih,” kata Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).
Fahmi mengatakan, kerja BIN umumnya di bawah permukaan, senyap, dan rahasia. Dengan kewenangan tersebut, cawe-cawe politik sebenarnya bisa saja dilakukan. Publik maupun pihak-pihak lainnya tidak bisa menghalangi karena operasi itu umumnya tak terlihat.
Apalagi, lembaga tersebut berada di bawah presiden dengan tugas dan wewenang abu-abu. Misalnya, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu, memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.
Fahmi khawatir, imbas pernyataan Budi yang menyiratkan sinyal dukungan ke Prabowo, BIN dianggap menjalankan operasi pemenangan buat Ketua Umum Partai Gerindra itu.
“Jangan sampai ada kesan, kalau Prabowo menang dalam pilpres, bahwa ini karena didukung atau dioperasi oleh BIN. Itu kan menurunkan makna dari pemilihan umum yang digelar,” ujar Fahmi.
“Atau bahkan sebaliknya, jika Prabowo tidak terpilih, BIN dianggap salah perkiraan atau gagal operasi, gagal menjalankan misi. Itu memperburuk citra lembaga,” lanjutnya.
Lebih lanjut, pernyataan Budi dinilai offside atau keluar dari koridor tugas dan wewenang BIN sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara maupun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2020 tentang BIN.
Sebagai Kepala BIN, Budi memang punya tanggung jawab ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan.
Namun, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden, bukan menjadi pernyataan publik. Sebab, klien BIN adalah presiden, bukan masyarakat umum.
“Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat mitigasi maupun peringatan dini,” ujar Fahmi.
Memang, kata Fahmi, pernyataan Budi tak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan lembaga intelijen negara terhadap Prabowo.
Dia menilai, ucapan Budi merupakan bentuk kegenitannya untuk terlibat dalam isu politik yang sedang ramai diperbincangkan.
