Daftar Donatur Palestina
Yang lebih memprihatinkan publik, yaitu temuan terbaru kasus penggelapan uang negara sejumlah Rp349 triliun oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada jajaran Kementerian Keuangan semakin menunjukkan bobroknya pengelolaan keuangan negara. Padahal, posisi Menteri Keuangan juga dijabatnya diera pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang saat itu merebak kasus dana bantuan penyelamatan dari kebangkrutan (bail out) untuk Bank Century sejumlah Rp6,76 triliun atas keputusannya. Sekali lagi, ini menunjukkan bukti keruntuhan moralnya sebagai Menteri Keuangan terbaik yang disematkan kepada Sri Mulyani oleh lembaga internasional The World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF).
Berkebalikan dengan pandangannya melalui tulisan pada Tahun 2015 yang berjudul Dirty Money And Development, seperti menunjukkan sikap dan keinginan kuat atas pemberantasan korupsi, birokrat yang bersih atau anti uang kotor dalam pembangunan. Kasus penggelapan atau uang kotor pada lembaga Menteri Keuangan ini tidak saja mengusik rasa Pancasilais kita, khususnya sila ke-2 Kemanusian yang adil dan beradab dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi kasus tersebut meruak ditengah jumlah penduduk miskin pada September 2022 sejumlah 26,36 juta orang (9,57%), meningkat 0,20 juta orang dibanding per-Maret 2022
Capaian para Menteri Kabinet Indonesia Maju ini semakin menegaskan komposisi kabinet Presiden Joko Widodo jauh dari harapannya sendiri sejak periode pertama (2014-2019) memimpin pemerintahan, yaitu berjanji memilih para Menteri yang kompeten dan tidak melakukan transaksional dalam pengisian pos-pos Menteri. Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya, atau ibarat pepatah justru jauh panggang dari api Tidak hanya 1 atau 2 orang saja menteri yang telah terlibat kasus penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangannya dalam hal pengelolaan keuangan negara atau bersih dari kasus korupsi, bahkan pada institusi Menteri Keuangan terbaik dunia.
Atas berbagai fakta kinerja perekonomian dan kasus korupsi itu, maka menuntut kepada WB dan IMF mempertimbangkan kembali pemberian penghargaan Menkeu terbaik dunia tersebut disebabkan kinerja yang bersangkutan sangat berkebalikan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berpengaruh pada kredibilitas WB dan IMF sebagai lembaga keuangan dunia yang berpengalaman (sophisticated), bersih dan berwibawa serta berdampak runtuhnya kepercayaan negara-negara anggotanya. Bagi Presiden Joko Widodo, perkembangan ekonomi dan politik nasional itu jelas mempersulit posisi pribadinya pasca tidak menjabat lagi. Sedangkan bagi pemerintah, adalah merosotnya kepercayaan dunia internasional, khususya lembaga donor dan para investor yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia
