Daftar Donatur Palestina
“Nah nanti tinggal PDIP kan sudah punya golden ticket, mau sendiri boleh, mau gabung salah satu dari tiga boleh, tapi kalau ada upaya untuk cuma dua, buat saya tidak sehat. Kalau cuma dua pasang, jalan yang dicoba diwujudukan itu kita tidak belajar dari 2014 dan 2019,” papar dia.
“Kita ingin naik kelas kok. Boleh dua, tapi nanti ketika putaran kedua saja. Itu jauh lebih soft,” tambah Mardani.
Koalisi Besar Bikin Rumit
Dia pun menyebut, jika koalisi besar terwujud akan terlihat rumit pada Pilpres 2024. Serta akan berdampak buruk pada masyarakat.
“Kalau saya sih menyerukan, partai harus sehat, partai harus kuat, partai harus mandiri, partai harus punya value, punya prinsip. Jadi, lebih baik kecil dan berani untuk menyuarakan, karena itu nanti akan dilihat oleh publik. Oh, kelompok ini berani, independen, mandiri, punya visi-misi yang bagus,” tegasnya.
“Karena, ketika gabung ramai-ramai, mungkin ada niat baik tentang stabilitas pembangunan, lain-lain. Tetapi, efeknya kepada bagaimana pemilu dan demokrasi itu menjadi wadah pendidikan politik terbaik buat rakyat bisa tidak terwujud, karena rakyat jadi enggak engaged, enggak tertarik, enggak terlibat, karena tidak ada kontestasi, enggak ada gagasan, gitu,” imbuh dia.
Jokowi Bantah Ikut Campur
Sementara itu, Jokowi membantah ikut campur urusan Pilpres 2024. Termasuk pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Membentuk koalisi KIB, itu dari Presiden. Siapa yang dari (saya)? Itu kan KIB terbentuk karena pertemuannya Pak Airlangga (Hartarto), Pak Zul (Zulkifli Hasan) dan Pak Mardiono (Plt Ketum PPP),” ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, yang benar adalah jika Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang meminta restunya untuk membentuk KIB.
“Terbentuk baru datang ke saya, ‘Pak mohon restu’. Kalau saya ditanya gitu, ‘Ya saya restui’. Sebetulnya hanya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya, ‘Bentuk KIB ya’. Ndak pernah.” pungkasnya.
Sumber: merdeka
