Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Temuan adanya kader PDIP yang bagi-bagi uang dalam amplop berlogo PDIP di Sumenep, telah rampung diperiksa Bawaslu RI.
Hasilnya, temuan itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu. Itu disampaikan dalam konferensi Pers yang dilakukan Bawaslu pada Kamis 6 April 2023.
Dikutip dari Pikiran Rakyat.com, alasan pertama, tidak terdapat ajakan atau imbauan untuk memilih Anggota DPR fraksi PDIP, Said Abdullah maupun Ketua DPD PDIP Kabupaten Sumenep, Achmad Fauzi saat pembagian amplop.
Tapi, diakui Bawaslu para penerima pasti menduga ada niat politik terselubung. Namun, tidak ada ajakan memilih.
Alasan kedua, berdasarkan keterangan yang diperoleh Bawaslu pembagian uang nyatanya merupakan kebiasaan Said Abdullah setiap tahunnya. Kader PDIP itu menganggap amplop sebagai bagian dari zakat bagi penerima.
“Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam konferensi pers di media center Bawaslu, Kamis, 6 April 2023.
Kasus berbeda dialami Anies Baswedan, yang dianggap melakukan kampanye dalam salah satu kegiatannya di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Teguran Bawaslu Jawa Timur hadir dalam bentuk SMS. dan Informasi itu diunggah akun Twitter @ekowboy2 pada Kamis 6 April 2023.
“Anies safari tidak pakai uang rakyat dan fasilitas negara, disurati Bawaslu. Terciduk bagi angpao dengan foto jelas dan logo partai di tempat ibadah bukan pelanggaran pemilu, Bawaslu masuk angin!!” demikian caption dalam unggahan tersebut.
“Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu,” demikian bunyi pesan Bawaslu tersebut.
