Daftar Donatur Palestina
Padahal, dulu dia berjanji pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahannya akan tumbuh 7%, tidak akan berutang, dan menghentikan impor pangan. Faktanya, pemerintah segera mengimpor dua juta ton beras di tengah panen raya. Padahal, menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2022 kita mengalami surplus produksi beras 1,8 juta ton.
Jika diakumulasi dengan sisa surplus tahun lalu sebesar 3,9 ton, maka tahun ini terjadi surplus 5,7 juta ton. Lalu, mengapa mengimpor dilakukan? Jokowi beralasan untuk mengantisipasi datangnya elnino. Tapi bagi saya, tujuannya adalah mengantisipasi gejolak sosial-politik bila perpanjangan masa jabatan presiden atau rekayasa pilpres dilakukan.
Kalo demikian, rakyat dapat dibujuk dengan kelimpahan beras di pasar. Beras memang komoditas politik yang strategis. Dulu, yang mempercepat kejatuhan Soeharto, adalah terjadi kelangkaan beras di pasar. Nampaknya, Jokowi belajar dari pengalaman Soeharto untuk tidak jatuh dan diadili.
Sementara itu, kebijakan yang menganiaya rakyat dapat dilihat pada postur APBN 2023. Pengamat sosial ekonomi berpendapat, postur APBN ini merugikan rakyat jelata karena nampak ada keberpihakan yang mencolok pada para pengusaha. Pemerintah menggenjot pajak pada rakyat untuk menambal defisit, sementara pengusaha diberikan fasilitas pajak ekspor dan impor. Dus, APBN kian ugal-ugalan: melegitimasi perampokan uang rakyat oleh pengusaha. New Normal memang kreasi tidak langsung oligarki melalui pemimpin jahil yang tak punya empati pada rakyat.
Ia merayakan pernikahan puteranya secara mewah dan riuh, yang diniatkan menyerupai pesta pernikahan pangeran Inggris, di tengah kemiskinan rakyat yang meluas. Ini juga New Normal, yang menampilkan kembali ethos raja-raja Jawa zaman dulu. Padahal, Jokowi dipilih karena ia dianggap berjiwa kerakyatan. Ah, sudahlah, sebagian besar cerdik pandai kita juga bersalah atas keterpilihannya menjadi presiden.
Tapi yang membuat kita makin terkejut, pemimpin bedebah mampu menciptakan manusia-manusia baru yang aneh, yang siap menjalankan skenarionya yang juga aneh. Misalnya, Ketua KPK Firli Bahuri. Kelakuannya sedemikian aneh sehingga kita hampir-hampir tak mengenal dia sebagai jendral polisi bintang tiga, yang tugas pokoknya menertibkan negara dan masyarakat melalui penegakan hukum. Artinya, dia penegak norma, moral, dan aturan main di masyarakat.
Nyatanya, dia sangat bersemangat menjerat seorang bakal capres sebagai tersangka kasus korupsi tanpa bukti. Ini juga New Normal di mana norma, adab, dan aturan yang dibuat negara boleh diabaikan. Mengerikan! Mungkinkah bangsa yang tak lagi berpegang pada rule of law bisa mencapai tujuannya? Mestinya saya tak mengajukan pertanyaan ini, toh manusia-manusia baru tak punya lagi nurani dan kuping untuk mendengar.
Belum lagi habis keheranan kita pada kelakuan Firli, muncul Moeldoko yang lebih aneh lagi. Dia, yang tak punya urusan dengan Demokrat, tiba-tiba muncul dari lorong gelap untuk memperkarakan keabsahan pengurus Demokrat yang diakui Kemenhukam sebagai parpol yang sah. Terlebih, peninjauan kembali yang diajukan ke MA telah dikalahkan 16 kali. Kalau nanti MA mengabulkan PK-nya, maka itu hanya menegaskan eksistensi New Normal telah terjadi di seluruh lini negara.
Kepala Staf Presiden Moeldoko, jenderal bintang 4 yang mestinya cerdas dan sportif, bersedia menjalankan perintah pemimpin bedebah yang tujuan utamanya sama dengan Firli: menjegal bacapres yang dipandang akan mengembalikan moral dan akal sehat maSayaarakat yang telah mereka hancurkan. Tentu ini bertentangan dengan New Normal. New Normal adalah penjungkirbalikan logika. Persetan dengan tatanan konstitusialisme. Era baru bertumpu pada logika oligarki bahwa kesuksesan pemerintah diukur dari seberapa besar oligarki diuntungkan, bukan pada seberapa besar rakyat dibebaskan dari kemiskinan.
