Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Hadiah pahit yang dibawa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dari China, bunga utang 3,4 persen.
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku gagal dalam negosiasi terkait besaran bunga pinjaman di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Dalam lawatannya ke China, pemerintah Beijing bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen. Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.
“Ya maunya kita kan 2 persen (bunga utang), tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen,” beber Luhut di Jakarta dikutip pada Rabu (12/4/2023).
“Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we’re doing okay, walaupun tidak oke-oke amat,” tambah Luhut.
Menteri yang juga pengusaha batu bara ini berujar, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara.
“Tapi kita masih mau negosiasi lagi,” ucap Luhut.
Melanggar Janji tanpa APBN
Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji yang sudah diikrarkan berulang kali, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Dalam beberapa kesempatan sejak peletak batu pertama proyek, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.
Menggunakan skema business to business, pemerintah berjanji bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan.
Jokowi juga menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.
Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.
Selain dari APBN, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagian besar justru berasal dari utang yang diberikan China.
Dalam keterangan resmi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.
Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.
Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.
PMN yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 4,1 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium.
Berikutnya, pemerintah kembali menyuntik dana APBN ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Rp 3,2 triliun yang juga dicairkan melalui PMN PT KAI.
Sehingga total dana APBN yang sudah dikucurkan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah Rp 7,3 triliun.
