Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod mengomentari pernyataan Nadirsyah Hosen atau akrab disebut Gus Nadir soal kesetujuannya agar pemerintah tidak memfasilitasi ormas yang lebaran tidak sesuai keputusan pemerintah.
Dia menyebut selama ini Gus Nadir yang kerap berkomentar soal toleransi, nyatanya adalah orang yang mudah menuduh pihak lain intoleran.
“Gus, status ini ga usah sampeyan hapus yoooo. Ini rekam jejak yang sangat bagus dari seorang yang mulutnya begitu mudah menuduh pihak lain sebagai intoleran hahaha,” kata Ma’maun Murod dilansir dari laman Fajar.co.id di akun Twitternya, Selasa (18/4/2023).
Menurut Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah ini, pernyataan Gus Nadir tersebut justru menyebar kebencian terhadap mereka yang berbeda dengan sikap pemerintah.
“Gus, wong tiap saat bicara toleransi dan menyerang orang yang dinilai intoleran, kok buat status yang tak beda dari mereka yang sering sampeyan sebut intoleran. Terkadang “kebencian” itu bisa menutup nalar waras (rasional), sekalipun itu seorang yg berpendidikan sangat tinggi,” sebutnya.
Sebelumnya, Gus Nadir menyebut sesuai ilmu Fiqih, keputusan lebaran atau 1 Syawal itu harusnya ikut keputusan pemerintah.
“Dalam fiqih, lebaran itu ikut keputusan pemerintah,” kata Gus Nadir.
Meski demikian, dalam aturan bermasyarakat, Pemerintah tidak boleh melarang yang lebarannya berbeda. Tapi yang berbeda juga harus bertenggang rasa.
“Pakai fasilitas sendiri aja. Jangan pakai fasilitas publik atau milik pemerintah. Gampang kan toleransi itu,” ujar Gus Nadir.
Ia mengatakan, penentuan lebaran berdasar sidang Isbat yang digelar pemerintah. Mestinya, kata dia semua tunduk pada hal itu.
“Buat apa ada sidang isbat kalau ormas mementingkan egonya sendiri? Kaidah fiqh: hukmul hakim yarfa’ul khilaf,” jelasnya.
Ia mengatakan, siapapun Menteri Agama mesti demikian. Gus Nadir juga mempertanyakan guna sidang Isbat jika sudah tunduk tapi malah minta difasilitasi.
“Mau siapapun Menag-nya, dari ormas manapun, semua harusnya patuh dengan sidang isbat. Buat apa sidang Isbat kalau pemerintah juga disuruh memfasilitasi lebaran yang berbeda?”
Diketahui sebelumnya, dua Pemda, Pekalongan dan Sukabumi melarang Muhammadiyah menggunakan lapangan untuk Salat Ied. Belakangan, setelah disorot baru mereka mengizinkan.
