Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – TERMINOLOGI petugas partai kembali muncul dalam perdebatan di media sosial setelah nama Ganjar Pranowo diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden 2024 pada 21 April 2023 yang lalu.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang membacakan pengumuman pencapresan Ganjar dengan penggalan kalimat: “menetapkan saudara Ganjar Pranowo yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan”.
Pun pada pelbagai kesempatan istilah petugas partai kerap diucapkan Megawati dalam forum-forum terbuka untuk menjelaskan soal identitas orang-orang yang berada di partainya.
Baik yang ditugaskan sebagai pengurus partai, anggota legislatif, kepala daerah hingga presiden.
Bahwa setiap kader PDI Perjuangan termasuk Ketua Umum Megawati adalah petugas partai yang bergerak dan bertindak menjalankan ideologi untuk kesejahteraan rakyat.
Sejatinya petugas partai adalah identitas seorang kader partai untuk menjelaskan core perjuangan politiknya.
Pada negara yang maju secara demokrasi khususnya di Amerika Serikat (AS), secara eksplisit konsep identitas kader partai menegaskan garis demarkasi yang membedakan pilihan politik satu orang dengan orang lainnya.
Misalnya individu masyarakat AS tidak pernah ragu menegaskan dirinya seorang Demokrat atau Republikan.
Seorang Demokrat merujuk pada pilihan ideologi liberal yang diakomodir oleh Partai Demokrat, sementara seorang Republikan menjelaskan seorang konservatif yang perjuangannya di Partai Republik.
Sehingga pada saat pemilu, para kandidat yang maju di Pemilu AS memberikan proposal kampanye berdasarkan visi, misi, dan program partainya.
Adapun garis besar perjuangan Partai Republik adalah konservatisme yang menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap warga masyarakat.
Sementara Partai Demokrat dengan ideologi liberalnya menginginkan kompetisi yang bebas di masyarakat tanpa melihat status kewarganegaraan bisa bertarung secara terbuka dan adil.
Artinya setiap kandidat yang maju dalam Pemilu AS merepresentasikan fungsi-fungsi petugas partai yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat pemilih dan partai asalnya.
Di Indonesia, identitas kepartaian (party identification/party-ID) masih sangat lemah. Individu masyarakat seakan ragu menjelaskan dirinya bagian dari aliran partai politik tertentu seperti yang terjadi di negara AS.
Pengalaman 32 tahun pemerintahan Orde Baru menjadi salah satu trigger utamanya. Selama Presiden Soeharto berkuasa, rakyat takut menjelaskan dirinya bagian dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk menegaskan dirinya memperjuangkan nilai Marhaenisme atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperjuangkan nilai Islam dalam bernegara.
Memang di masa pemerintahan Presiden Seharto banyak orang merasa bangga mengakui dirinya Golongan Karya (Golkar) untuk menjelaskan ia telah bergabung ke simpul sayap organisasi, seperti: Soksi, MKGR, AMPG atau Kosgoro.
Namun pada masa Orde Baru, Golkar dianggap bukan partai politik, tapi sekretariat bersama meskipun secara rutin mengikuti Pemilu pasca didirikan tahun 1964.
Megawati dan penguatan party-ID
Menurut Campbell (1960), Party ID merupakan komponen psikologis dari rakyat pemilih yang akan berkontribusi terhadap institusi partai politik.
Adapun sumbangsih utamanya selain menciptakan pemilih yang loyal juga melalui kader yang ideologis sebagai penentu keberlanjutan dan stabilitas partai.
Sebagai anak kandung dan anak ideologisnya Bung Karno, Megawati tentu punya tanggung jawab moral mewujudkan cita-cita ayahnya dalam menghadirkan partai pelopor melalui penguatan terhadap party-ID.
Adapun partai pelopor, menurut Bung Karno, adalah partai yang memiliki azas perjuangan serta program untuk menghadirkan kader dan massa yang ideologis.
Pun dalam upaya melahirkan massa yang ideologis, sebuah partai terlebih dahulu harus memiliki kader yang ideologis yang bertindak atas azas perjuangan partai.
