Daftar Donatur Palestina
Oleh: Adhie M. Massardi, Penulis adalah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
Hajinews.id – MASYARAKAT gelisah melihat ulah elite politik nyongsong pemilu 2024. Di sisi lain kita juga baca kegelisahan Pangdam Siliwangi Jenderal Kunto. Bagaimana memaknai dua kegelisahan ini?
Pemilihan Umum (general election) di negara kita konotasinya sering “kepleset” menjadi general erection (ketegangan umum). Ketegangan umum ini mencapai puncaknya pada pemilu 2019 yang melahirkan kohesi sosial dan korupsi kolosal yang dahsyat.
Jelang memasuki atmosfir pemilu 2024, kita sudah merasakan adanya peningkatan suhu (politik) yang signifikan.
Paling disesalkan pemanasan politik itu justru dipicu oleh polah Presiden Joko Widodo dan para pendukungnya, baik yang di kabinet maupun kelompok-kelompok sipilnya yang berada di luar struktur (relawan), guna mempertahankan kekuasaan yang sudah akan “jatuh tempo”.
Mereka kembangkan secara masif dan meluas isu menjadikan Widodo sebagai “presiden tiga periode”. Mendustakan Konstitusi yang sudah jelas membatasi kekuasaan presiden dua periode.
Gagal nambah periode, orang-orang yang secara politik berafiliasi kepada Widodo mengubah isu jadi “penundaan” hingga “pembatalan pemilu 2024” dengan alasan pandemi Covid-19, ekonomi, dll. Langkah ini dianggap upaya pembunuhan berencana terhadap demokrasi.
Kini sebagian besar anggota masyarakat gelisah melihat ulah Presiden Widodo (dan elite partai politik) yang secara kasat mata, vulgar dan menjijikan berupaya mengatur seluruh mekanisme pemilu 2024, terutama di sektor pilpres.
Tak heran jika berkembang pandangan di ranah publik bahwa Widodo Cs ingin menentukan siapa yang layak mentas di panggung kontestasi pilpres, dan siapa boleh memenanginya.
Pandangan demikian menemukan kepastiannya setelah ada hiruk-pikuk di kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Brigadir Jenderal (Pol) Endar Priantoro diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikan KPK karena menolak perintah “menersangkakan Anies Baswedan”, bakal capres terkuat dari kubu non-Widodo (penguasa).
Potret Kegelisahan TNI
Situasi yang diungkapkan di atas adalah kisah nyata di panggung politik nasional, bisa diakses semua orang, dibicarakan di kedai-kedai kopi, di panggalan ojek, dan di forum-forum terbuka maupun terbatas di grup-grup medsos.
Menjadi mengejutkan ketika (kegelisahan) ini diprihatinkan secara terbuka oleh Panglima Daerah Militer III Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo (ditayangkan Kompas.com edisi 10/04/2023) dengan judul Etika Menuju 2024.
Dibilang mengejutkan karena untuk pertama kalinya sejak reformasi ada petinggi TNI aktif mengungkapkan kerisauannya terhadap situasi politik yang “eksplosif” akibat ulah dan manuver kalangan elite (politik) penguasa.
Tapi menjadi “kurang mengejutkan” karena hal demikian diungkapkan Panglima Siliwangi, Komando Kewilayahan Pertahanan (Jawa Barat dan Banten) yang memang memiliki sejarah (perjuangan) panjang dalam jalin-menjalin antara TNI dan rakyat, benar-benar merefleksikan perumpamaan ikan (TNI) dan kolam (rakyat).
