Daftar Donatur Palestina
Ia ingin penggantinya secara 100% melanjutkan legacy dan program pembangunannya. Kalau saja legacy-nya bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan saintifik serta program pembangunannya terbukti berhasil, mungkin ada rasionalitas dan moralitas di situ untuk dilanjutkan penggantinya.
Masalahnya, legacy Jokowi membahayakan negara dan menyengsarakan rakyat. Sebut saja isu IKN yang tidak layak dan tidak realistik untuk diwujudkan. Proyek ini menyita APBN yang cukup besar di tengah kemiskinan rakyat yang meluas.
Tadinya, Jokowi berjanji IKN akan sepenuhnya didanai swasta. Faktanya, hingga hari ini tak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di sana meskipun pemerintah menawarkan sejumlah fasilitas menggiurkan bagi mereka. Kenyataan ini secara eksplisit menegaskan bhw proyek ini berpotensi mangkrak. Apalagi dilakukan tanpa studi kelayakan dan amdal yang diperlukan.
Legacy lain Jokowi yang bermasalah adalah sejumlah Omnibus Law, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Kesehatan, yang kesemuanya berpihak pada kepentingan oligarki. Belum lagi isu korupsi dan sejumlah proyek infrastruktur yang tak operasional.
Program pembangunannya juga tak layak untuk ditiru karena hampir semuanya tak mencapai sasaran. Rata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya tumbuh 4%.
Itu pun yang menikmati adalah oligarki. Sebaliknya, rakyat bertambah miskin. Di tengah kemerosotan daya beli masyarakat, pemerintah membebani mereka dengan berbagai pajak untuk menutupi APBN yang jebol dan bayar utang. Lalu, legacy dan program pembangunan mana yang perlu dilanjutkan?
Sebenarnya masih banyak yang perlu ditulis untuk menggambarkan kegagalan pemerintah, namun ruang untuk itu terbatas untuk diungkap. Maka, atas dasar pikiran dan moralitas apa yang dapat menjustifikasi keinginan Jokowi agar penggantinya meneruskan legacy dan program pembangunannya? Apakah bakal cawapres sedemikian bodohnya sehingga tak dapat memajukan bangsa kalau tidak menjiplak semua yang datang dari pemerintahan sebelumnya?
Hal-hal yang mungkin menjadi alasan Jokowi berpihak pada bakal capres yang sesuai dengan seleranya adalah, pertama, ia menganggap legacy dan program pembangunannya berhasil sehingga perlu dilanjutkan tanpa perlu dipertanyakan. Aneh bkn?
Kedua, sesungguhnya ia menyadari banyak legacy-nya yang bermasalah terkait korupsi, konstitusi, demokrasi, kebebasan dan HAM. Karena ia diduga memperalat lembaga hukum untuk meraih tujuan politiknya, otomatis ia berprasangka presiden penggantinya berpotensi melakukan hal yang sama, yang dapat membawanya ke meja hijau.
Ketiga, ia ditekan oligarki — mungkin juga oleh Cina — untuk menyingkirkan Anies Baswedan. Memang harus diakui Anies dilihat sebagai bakal capres yang berbahaya bagi kepentingan mereka. Ia punya rekam jejak dalam soal ini.
