Daftar Donatur Palestina
Oleh: Radhar Tribaskoro, Anggota Komite Eksekutif KAMI
Hajinews.id – Pada tanggal 21 Mei 2023, BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) merilis sebuah kajian yang mengambil judul “Jokowi Milik Partai Politik, Bukan Milik Rakyat”. Dalam kajian itu BEM UI menyimpulkan bahwa Presiden Widodo telah bersikap tidak netral dalam pilpres saat ini. Simpulan itu diambil berdasar sikap, tindak dan perilaku Presiden yang mempergunakan fasilitas dan pengaruhnya sebagai Presiden untuk mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan tentang calon-calon presiden dan wakil presiden.
Ketidaknetralan Presiden itu mendiskriminasi bacapres Anies Baswedan dan partai-partai pengusungnya yaitu Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Dalam sebuah wawancara TV Sudirman Said, salah satu pendukung Anies Baswedan, menyatakan bahwa telah terjadi upaya-upaya penjegalan terhadap pencapresan Anies. Said mengatakan bahwa ada seorang menteri yang dalam banyak kesempatan menyatakan keinginannya agar Anies gagal mencapres.
Pada kesempatan lain Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem menyampaikan hal yang sama. Ia merasakan adanya upaya penjegalan itu, walau ia tidak mau menyebutkan pelakunya.
Argumentasi Istana
Atas kritik BEM UI di atas istana menyampaikan 3 bantahan. Pertama, pilpres belum dimulai sehingga tidak dapat dikatakan bahwa presiden tidak netral dalam pemilu. Kedua, pemilu adalah masalah bangsa dan siapapun boleh membahasnya di istana yang notabene adalah rumah rakyat. Dan ketiga, Presiden Widodo mengatakan bahwa bila ia tidak melibatkan Anies dan partai-partai pengusungnya adalah lantaran mereka telah menyatakan ingin melakukan perubahan. Padahal Presiden Widodo ingin mempertahankan warisannya (legacy), oleh karena itu ia terdorong untuk mengendorse bacapres yang ingin melanjutkan legacynya itu.
Dua alasan pertama bisa dibilang trivial alias remeh-temeh karena tidak menyentuh substansi. Netralitas bukan soal waktu, hari ini netral besok boleh tidak netral. Netralitas juga bukan soal tempat. Tidak cuma di istana, dimana saja orang boleh membicarakan politik. Tapi rakyat berharap istana dipergunakan untuk membincangkan kebijakan yang mempersatukan, yang melibatkan kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk pendukung pemerintah saja.
Legacy Presiden
Lantas, apa yang disebut presidential legacy? Apakah Gelora Bung Karno dapat disebut Soekarno’s legacy? Monas? Apakah pembangunan adalah legacy Soeharto? Apa itu legacy Gus Dur, Megawati dan SBY?
