Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan terkait kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan tersebut soal ekspor pasir laut yang baru diresmikan pada 15 Mei 2023.
Dalam keterangannya, Luhut menyatakan jika ekspor pasir laut boleh saja dilakukan. Pasalnya tindakan tersebut disebut takkan merusak lingkungan.
“Nggak dong (tidak merusak lingkungan). Karena semua sekarang ada GPS (global positioning system) segala macam, kita pastikan tidak (merusak lingkungan),” kata Luhut dalam keterangannya Selasa, 30 Mei 2023.
Penjelasan tersebut memicu kontroversi, bahkan salah satunya terdengar ke telinga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Susi tak bisa berkomentar bahkan tepok jidat ketika mendengar informasi tersebut.
Hal ini diketahui dari unggahan Twitter terbaru Susi Pudjiastuti yang diunggah pada Selasa, 30 Mei 2023. Dalam unggahannya pada pukul 18.10 WIB tersebut, Susi memasukkan salah satu link berita tentang Luhut menyatakan ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan.
Berita yang dikutip dari salah satu media nasional tersebut kemudian ditanggapi oleh Susi Pudjiastuti lewat stiker. Salah satu stiker menunjukkan kepala si emoji meledak, sedangkan satu lagi menunjukkan emoji Susi Pudjiastuti tepok jidat.
Susi ternyata tidak menyukai kebijakan tersebut. Ia bahkan pernah mengungkapkan alasannya dalam unggahan Twitter lainnya pada 28 Mei 2023.
“Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut,” tuturnya.
Perlu diketahui sebelumnya Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Adapun aturan tersebut terbit pada 15 Mei 2023.
Ketentuan mengenai ekspor pasir laut dijelaskan dalam dalam Bab IV dan Pasal 9 tentang pemanfaatan. Dalam pasal 9 Nomor 1 disebutkan bahwa hasil sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan yakni a. pasir laut; dan/atau b. material sedimen lain berupa lumpur.
Kemudian pada Pasal 9 Nomor 2 berbunyi: 2. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada lokasi berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
“Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban Pelaku Usaha,” tulis Peraturan Pemerintah (PP) pasal 9 sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 31 Mei 2023.
Kemudian di Pasal 10 dijelaskan, pelaku Usaha yang akan melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut.
Lalu, Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan atau penjualan Hasil Sedimentasi di Laut.
Selanjutnya, penjualan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan.
Izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa lumpur dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, dan/atau penggunaan Hasil Sedimentasi di Laut,” demikian isi PP Pasal 10.
Berdasarkan Pasal 11 pelaku usaha dalam melakukan pembersihan hasil sidementasi di laut wajib menjamin dan memperhatikan yakni keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Dan akses masyarakat sekitar lokasi pembersihan,” demikian isi PP Pasal 11.
