Daftar Donatur Palestina
Oleh: Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Hajinews.id – Seorang presiden yang sedang menduduki jabatannya sangat wajar kalau ia begitu berkuasa. Karena hampir seluruh aparat negara dan birokrasi pemerintahan akan berada dibawah kendalinya. Ia adalah panglima tertinggi Angkatan laut, Angkatan darat dan Angkatan udara.
Tetapi begitu sang presiden lengser dari jabatannya maka akan hilang pulalah kekuasaan dan pengaruhnya. Ia akan kembali menjadi orang biasa yang tidak lagi dipuja puja seperti halnya ketika ia masih berkuasa.
Tetapi di Indonesia ini ternyata ada seorang mantan presiden yang masih begitu digdaya meskipun sudah hilang jabatannya. Keperkasaan sang presiden dibuktikan dengan kemampuannya untuk melakukan “kudeta halus” terhadap presiden yang sekarang berkuasa. Sebuah proses kudeta senyap yang mungkin tidak disadari oleh seorang presiden yang embat kekuasaannya.
Seperti apa wujud kudeta yang dilakukan oleh sang mantan presiden terhadap kekuasaan presiden yang sedang menduduki jabatannya ?. Mengapa proses “kudeta” itu berlangsung aman aman saja dan dianggap biasa saja pada hal bertentangan dengan hukum dan etika bernegara ?, Apa dampak dari adanya proses kudeta kekuasaan ini bagi sejarah perjalanan bangsa ke depannya ?
Kudeta Halus?
Dari Wikipedia Indonesia, kudeta halus, terkadang disebut juga sebagai kudeta diam-diam, atau kudeta tanpa kekerasan, namun berdasarkan pada konspirasi atau rencana yang memiliki tujuan merebut kekuasaan negara secara ilegal dalam rangka menunjang pertukaran kepemimpinan politik dan tatanan kelembagaan yang sudah ada. Kudeta halus dalam pengertian pada tulisan ini adalah merebut sebagian dari kekuasaan negara secara diam diam karena merasa masih berkuasa.
Bersandar pada pengertian kudeta sebagaimana yang disebut diatas, akhir akhir ini telah terjadi dalam praktek di dunia perpolitikan di Indonesia. Paling tidak hal itu bisa di tangkap dari viralnya sebuah surat yang berisi arahan resmi dari Megawati Soekarno Putri presiden kelima Indonesia.
Arahan tersebut tersirat dalam undangan yang diteken Gubernur Bali Wayan Koster pada 27 Mei 2023 kepada seluruh wali kota dan bupati di Pulau Dewata. Surat itu berisi undangan menghadiri rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (31/5/2023).
Rapat tersebut membahas maraknya perilaku tidak pantas hingga pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan wisatawan mancanegara di pulau dewata. Memperhatikan arahan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, berkenaan dengan maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali, yang tidak pantas, tidak sopan, dan berbicara kasar, serta melakukan aktivitas usaha, dan melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan, yang berdampak merusak nama baik dan citra pariwisata pulau dewata.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Saya mengundang Saudara untuk hadir tanpa mewakili acara rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Rabu (Buda Pahing. Landep), 31 Mei 2023, pukul 11.00 WITA, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar,”, demikian isi suratnya.
“Khusus kepada Walikota/Bupati se-Bali, Saya perlu menyampaskan bahwa Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri menegaskan Saudara wajib untuk hadir tanpa mewakilkannya. Saya diperintahkan untuk melaporkan bagi Saudara yang tidak hadir kepada Beliau, sebagai bentuk perhatian serius Beliau terhadap berbagai perilaku wisatawan mancanegara yang mencoreng nama baik pariwisata di pulau dewata “.
Di penutup surat ditandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan tembusan disampaikan kepada Megawati Soekarnoputri Presiden kelima Indonesia. Seperti diketahui saat ini Megawati merupakan Ketua Umum PDIP, sedangkan Koster adalah Ketua DPD PDIP Bali yang juga menjadi pejabat publik sebagai Gubernur diwilayahnya.
