Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut dirinya kehilangan pekerjaan miliaran rupiah karena sikap pribadinya saat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Cerita bermula ketika firma hukum Denny INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society) menjalin kerjasama dengan sebuah partai politik. Sebaliknya, pihak meminta Denny tidak mendukung Anies.
“Saat menawarkan jasa hukum ke satu partai politik, ketua umumnya mengatakan, ‘Kita akan memakai kantor mas Denny INTEGRITY, syaratnya hanya satu. Mas Denny tidak boleh mendukung Anies Baswedan sebagai capres’”,” kata Denny dikutip dari surat terbukanya soal pencalegannya dan dukungan untuk Anies, Sabtu (10/6).
“Ketika saya tanyakan kenapa demikian? “Karena saya harus memikirkan keselamatan hidup partai saya,” ujarnya. Akhirnya, kerja sama miliaran rupiah itu pun batal dijalankan,” ungkapnya.
Menurut Denny, ia dan Anies punya chemistry dan nasib yang sama di dunia politik. Denny kenal Anies sejak sama-sama kuliah di UGM hingga akhirnya terjun ke dunia politik dan pemerintahan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kami sudah lama berjuang bersama. Kami sama-sama di Tim 8 bentukan Presiden SBY, melawan kriminalisasi atas pimpinan KPK. Kami sempat berjuang bersama melawan gugatan hukum para oligarki atas pencabutan izin reklamasi di Jakarta dan masalah lahan pembangunan Jakarta International Stadium,” paparnya.
Bahkan, sudah sejak mahasiswa Denny mengaku sudah memanggil Anies, ‘Mister President’. “Saya tahu pribadi dan gaya kepemimpinan Anies sejak sama-sama di UGM, sejak dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa pada level universitas, dan Ganjar Pranowo menjadi Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Majestic 55, pada level Fakultas Hukum UGM,” imbuhnya.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku dirinya menjadi bakal calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat pada Pemilu 2024. Tinggal di Australia, Denny banyak memberikan tuduhan pada pemerintahan Jokowi terkait cawe cawe dalam urusan politik. Denny juga mengirim surat terbuka pada Megawati untuk mewaspadai isu penundaan pemilu. Terbaru Denny mengirim surat terbuka pada DPR tentang adanya potensi Jokowi dimakzulkan karena menurut Denny melanggar konstitusi.
