Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Indonesia akan terus menjalankan kebijakan larangan ekspor nikel. Pernyataan ini menanggapi rekomendasi dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengenai menghapus kebijakan larangan ekspor nikel secara bertahap.
Bahlil Lahadalia menjelaskan, jika melihat ke belakang, sebelumnya pada saat diterpa krisis moneter tahun 1998 Indonesia mendapatkan rekomendasi dari IMF terkait pemulihan perekonomian.
IMF merekomendasikan agar industri-industri di dalam negeri ditutup, bansos juga ditutup sehingga daya beli masyarakat lemah, bunga kredit dinaikkan maka hampir semua pengusaha kolaps, kredit-kredit macet asetnya diambil. Namun, hasil yang didapat justru pemulihan ekonomi Indonesia sangat lambat.
“IMF tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi merekomendasikan resep untuk ekonomi kita. Apa yang terjadi negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat (30/6/2023).
Saat ini IMF malah meminta Pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan pelarangan ekspor nikel. Bahlil menegaskan, pihaknya tidak akan terjebak dengan rekomendasi IMF lagi. Bahkan, dia menduga ada maksud lain.
“Dia (IMF) sudah pernah menjadikan kita sebagai pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita mengikuti dokter yang sudah menjadikan kita di ruang rawat inap tapi kita dimasukkan ke IC? Ibarat sakit, kita yang tadinya tidak perlu operasi total malah dioperasi, dan begitu operasi, operasinya malah gagal,” ujarnya.
“Menurut saya ini sesuatu yang nggak terlalu mencerminkan sebuah pandangan yang objektif bagi pembangunan negara kita. Ini saya melihat ada ketakutan dari kelompok tertentu, ketika Indonesia dalam kondisi yang trennya sudah bagus dan di jalan yang benar. Ada apa ini maksud mereka,” tambahnya.
Bahlil menegaskan, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia terkait hilirisasi komoditas nikel merupakan hal yang benar. Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia jangan sampai terpengaruh dengan pernyataan dari IMF tersebut.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah dalam jalan yang benar, dan kita menghargai mereka pandangan mereka tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka,” pungkas Bahlil.
