Daftar Donatur Palestina
Singapura adalah tetangga dekat Indonesia. Jarak dari Batam bahkan hanya sepelemparan batu. Namun, soal penegakan moral, kepatuhan pada kepantasan, perihal memandang korupsi, mereka terlalu jauh di depan. Di sana, korupsi disikapi secara luar biasa. Di sini, di negeri yang katanya religius ini, korupsi yang konon kejahatan luar biasa disikapi dengan biasa saja.
Ibarat bumi dan langit. Bak kutub utara dan selatan. Itulah perbedaan Singapura dan Indonesia dalam menghadapi korupsi. Ketimpangan tecermin pada peringkat indeks persepsi korupsi. Untuk 2022, dengan 34 poin Indonesia tercecer di urutan 110 dari 180 negara, sedangkan Singapura di peringkat 5 dengan poin 83. Jauh sangat, bukan?
Soal ketegasan terhadap korupsi, Indonesia juga terpontal-pontal. Meminjam data ICW, meski naik, rata-rata tuntutan terdakwa korupsi masih saja ringan. Cuma 5 tahun 2 bulan. Rerata vonisnya sami mawon, hanya 3 tahun 4 bulan. Diskon hukuman diobral.
Di penjara, koruptor diistimewakan. Remisi pun bisa mereka dapat dengan gampang. KPK yang semestinya diperkuat malah dilemahkan. Sungguh membingungkan, apa sebenarnya maunya negara dalam head to head dengan korupsi.
Di sana, di Singapura, satu pejabat saja yang ketahuan korupsi hebohnya setengah mati. Di sini, pejabat silih berganti korupsi, tiada henti korupsi, santai-santai saja, cuek-cuek saja. Korupsi seolah telah menjadi hal yang lumrah. “Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi enggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal.” Begitu nyinyiran budayawan Sujiwo Tejo.
Lebih celaka lagi, mantan koruptor dipuja-puji. Mereka diglorifikasi, diberi kehormatan, dipercaya sebagai petinggi partai politik, bahkan ketua umum partai. Kurang keblinger apa coba?
Tak usah jauh-jauh untuk belajar bagaimana menyikapi korupsi, bagaimana mengimani moral dan kepatutan. Ke Singapura saja cukup. Tentu kita tak perlu pindah menjadi warga negara sana. Kita hanya perlu mencontoh mereka dan tetap setia kepada tumpah darah Indonesia.
