Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk tidak bertengkar hanya karena perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2024. Jokowi mengatakan perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar, sehingga masyarakat harus terus menjaga persatuan dalam segala situasi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri acara hari lahir (harlah) ke-25 PKB yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Ahad (23/7/2023).
“Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wong yang di atas saja ketua-ketua partai sering makan-makan bareng, capres-capres itu ngopi bareng, lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan?,” ungkap Jokowi.
Jokowi mengingatkan masyarakkat agar tidak memperpanjang perbedaan pilihan politik setelah Pemilu 2024 selesai digelar.
“Jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Setelah berkompetisi bersatu kembali,” pesannya.
Jokowi juga berpesan agar masyarakat tidak menyebarkan berita bohong mengenai salah satu calon presiden. Berkaca dari Pemilu 2019, Jokowi melihat banyak berita bohong di sosial media. Jokowi juga meminta masyarakat agar tidak bermain fitnah, apalagi mengatasnamakan agama.
“Jangan ada lagi ujaran kebencian, jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di medsos. Jangan ada fitnah-fitnahan, apalagi atas nama agama. Saya kalau baca medsos itu geleng-geleng,” ujar Jokowi.
Menurutnya, pemilu adalah pesta demokrasi untuk rakyat, sehingga seharusnya rakyat bersenang-senang, bukan bertengkar karena perbedaan pilihan politik.
“Sudah sering kita dengar pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang-senang, bergembira, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada pertengkaran. Apakah bapak ibu setuju? Mestinya seperti itu,” kata Jokowi.
Perayaan hari lahir PKB ke-25 di Stadion Manahan juga dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Puan Maharani yang mewakili Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan sejumlah perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem.
