Daftar Donatur Palestina
Oleh Agus Wahid, Analis dari Center for Public Policy Studies – INDONESIA
Hajinews.id – Relatif tak lama. Hanya sekitar satu-setengah tahun lagi. Itulah jadwal normal pagelaran pemilihan presiden (pilpres) di negeri ini. Sebuah renungan yang sering dipertanyakan banyak orang, akankah terselenggara pilpres itu sesuai jadwal yang telah disepakati DPR dan Pemerintah (14 Februari 2024)?
Sebagian pihak pesimis. Ada beberapa indikator yang dapat kita baca dengan kasat mata. Pertama, persiapan teknis penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum) sampai detik ini tidak menampak jelas. Dari sisi daftar pemilih tetap (DPT) masih “dimainkan” sedemikian rupa. Sekitar 52 juta lebih pemilih tercatat “siluman”. Pihak Kementerian Dalam Negeri selaku pemilik otoritas yang mengeluarkan DPT terlihat enggan merevisi keberadaan DPT yang penuh mencurigakan itu.
Atas nama DPT, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pun menimpali dengan sikap politik. Beberapa waktu lalu, BAWASLU menyarankan untuk menunda pemilu (pilpres). Saran BAWASLU – sebagai indikator kedua – tampaknya sebuah orkestra yang tak jauh beda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu yang mengabulkan Partai Prima, yakni—salah satu amarnya – menunda pemilu, yang direspons positif oleh Istana dan KPU dengan cara mengajukan banding.
Ketiga, di lapangan, kita dapat menyaksikan tak ada “hiruk-pikuk” KPU mempersiapkan perangkat teknis, mulai dari hal yang sangat kecil seperti tinta, kotak suara. Mengacu pada beberapa perhelatan pemilu lalu, jauh sebelum hari “H”, sudah bergema tender untuk tinta, kotak suara dan lain-lain. Sementara, perangkat integral yang remeh-temeh itu dapat dikatakan sepi. Keempat, di lapangan pun terendus suara dari kalangan intelegen tentang tiadanya pimilu (pilpres). Jika dipaksakan ada, hanya terdapat dua pasangan kandidat (Ganjar dan Prabowo). Langkah ini sudah distel sedemikian rapi, sampai ke tingkat paling bawah: TPS.
Memang – di sisi lain – kita saksikan gerakan politik rivalitas kontestasi pilpres. Di sana-sini, kita saksikan sejumlah manuver terkait rivalitas itu. Namun, secara paralel, istana pun tetap bermanuver. Arahnya jelas: upaya memaksa perpanjangan masa jabatan Presiden saat ini, meski dengan cara “obat-nyamuk” zaman baheula (berputar-putar). Kita saksikan, sejumlah manuver gagal. Tapi, upaya itu tak pernah henti. Dan belum lama ini, kita juga disuguhkan pendekatan ide perpanjangan masa jabatan melalui instrumen kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Gagasan ini pun direspon positif oleh parlemen (DPR dan DPD).
Sejumlah manuver tersebut masih tetap belum jelas hasilnya. Karena itu – sebagai indokator kelima – rezim ini terus menggunakan sisa masa jabatannya. Ada gerakan mumpungisme (carpedium) dengan cara menghadirkan kebijakan yang sangat tidak popular. Belum lama ini disahkan UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja, yang semaunya anti rakyat. Di sisi lain, rezim ini juga kian “membabi-buta” untuk mempercepat UU dwikewarganegaraan, terutama bagi warga China. Dengan promosi besar-besaran dan agresif, rezim ini – melalui Menteri Hukum dan HAM – datang langsung ke Beijing untuk menawarkan status dwikewarganaraan, minimal golden visa. Dalam masa bersamaan, derap pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dipaksa dipercepat, ditambah dengan obral perlakuan istimewa kepada para investor: 160 tahun Hak Guna Bangunan plus bebas pajak sekitar 35 tahun.
Sejumlah kebijakan rezim carpedium ini tampak didesain untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Skenario penggiringan ini dapat dibaca sebagai jebakan (trap). Agar, komponen rakyat terpanggil untuk memaksa rezim ini lengser. Jika skenario ini berhasil, maka tampaknya rezim sudah mempersiapkan amunisi: mengeluarkan dekrit. Dalam hal ini ada dua kemungkinan: Presiden menyatakan pemilu ditunda, sekaligus dirinya mendaulatkan diri perpanjangan masa jabatannya. Atau, menunjuk seseorang sebagai penggantinya tanpa pemilu yang dinilai senafas dengan kepentingan strategis rezim ini.
