Daftar Donatur Palestina
Bahkan, kebenaran faktual sangat rapuh setelah terpapar ke ranah publik, karena dapat dipengaruhi oleh, atau bahkan diubah menjadi opini atau diubah para pemegang opini (Arendt, 1993).
Kendati demikian, ada logika berkebalikan dalam hubungan antara politik dan kebenaran. Arendt justeru juga menjungkirbalikan pemahaman bahwa politik melulu negatif. Karena secara dialektis, bukan hanya kebenaran rasional (akademik ilmiah) yang terancam oleh domain politik, pun sebaliknya domain politik terancam oleh kebenaran rasional.
Arendt menjelaskan tentang sifat kebenaran yang dapat berubah menjadi dan bahkan menandingi pemerintahan tirani. Kebenaran rasional maun faktual, menurut Arendt, menyimpan sifat tirani dan unsur paksaan, terutama jika pernyataan kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang tidak terbantahkan, dan tidak dapat diperdebatkan.
Ini berarti dari perspektif politik, kebenaran juga memiliki karakter despotik atau dapat menjadi kutub yang saling berhadapan dengan tiran yang memerintah. Hal ini menunjukan bahwa kebenaran sebagai suatu domain sendiri dapat menjadi lawan bagi penerapan politik secara umum (sistem negara, pemerintahan hierarkis).
Namun terlepas potensi tirani kebenaran, terhadap domain politik merupakan sesuatu yang berbeda dan terpisah.
Sebab apa yang dimaksudkan sebagai kebenaran rasional itu merupakan kebenaran kesendirian seorang ilmuwan (akademisi) atau filsuf.
Bersifat independen, tanpa kepentingan, tanpa pengaruh, paksaan atau intervensi dari eksternal.
Kecuali jika metode dan prosedur dalam pencarian dan penemuan kebenaran itu melibatkan domain politik khususnya secara kelembagaan melibatkan peran kekuasaan, maka kemungkinan potensialnya kebenaran sudah tunduk atau ditundukkan oleh kepentingan politik.
Jika kondisinya demikian, maka bukan hanya politisi yang bisa berbohong, jika bertaut dengan politik maka ilmuwan pun potensial bisa berbohong atau menjadi pembohong. Ini problem etis serius yang perlu dikaji lanjut. (*)
