Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, Partai Gerindra tidak mengenal istilah petugas partai. Hal tersebut, kata Hashim, sudah diingatkan juga oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Prabowo sudah tekankan dia bukan petugas partai. Dan enggak ada di Gerindra termasuk saya dan siapa-siapa, tidak ada petugas partai di Gerindra. Kita tidak kenal istilah petugas partai,” ujar Hashim di acara “Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo” secara daring Kamis (10/8/2023).
Prabowo Subianto, kata Hashim, selalu menekankan bahwa bahwa kader Gerindra adalah pelayan rakyat.
“Kita semua adalah petugas rakyat, kita adalah pelayan rakyat, itu dibiasakan Pak Prabowo dari dulu,” tegas Hashim.
Pernyataan Hashim ini seakan menyindir PDIP yang selama ini menyebutkan kader yang menjabat di eksekutif maupun legislatif sebagai petugas partai.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menanggapi pihak yang selalu menjelek-jelekkan sebutan petugas partai yang dipakai PDIP untuk setiap kadernya yang bertugas di eksekutif, legislatif, maupun struktur partai.
“Kalau anak-anak (kader partai) saya itu, saya saja di-bully enggak boleh ngomong petugas partai. Lo, orang partai kita memang (aturannya) begitu, lo kok, yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja,” kata Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).
Megawati menjelaskan hampir semua pejabat di eksekutif maupun legislatif merupakan petugas partai masing-masing. Hal ini karena mereka bisa menjadi pejabat karena didukung partai. Megawati mencontohkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bisa menjadi kepala daerah karena didukung oleh partai politik.
Megawati mengaku sangat tidak setuju ketika di media massa ada arah wacana yang mendorong seorang calon presiden harus diwakafkan kepada masyarakat. Baginya, cercaan terhadap petugas partai disebabkan ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri. Dikatakan, jika partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, sebaiknya dibuat aturan agar semuanya diseragamkan oleh negara.
“Bukannya ngekor, tetapi ngerti enggak yang Ibu maksud. (Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya udah aja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama (seragam), enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam, Red),” ujar Megawati.
Megawati bahkan tidak khawatir jika ada partai yang tidak setuju dengan sebutan petugas partai untuk capres PDIP. Megawati mempersilakan partai itu untuk mengusung capres sendiri.
“Kenapa yang lain enggak bikin aja capres lain, gitu kan fair (adil- red), kalau mau demokrasi. Ini kan enggak. Malah nungguin (PDIP mengumumkan capres-cawapres) aja gitu,” kata Megawati.
