Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pemerintah menetapkan 14 proyek prioritas strategis pada tahun 2023 dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2022, beberapa d iantaranya adalah pembangunan kawasan sentra produksi pangan atau dikenal dengan food estate, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan kawasan industri prioritas dan smelter, serta 11 proyek prioritas lainnya.
Khusus untuk proyek food estate, pemerintah menetapkan 4 kawasan, yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Pemerintah bermaksud membangun food estate sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi, melalui ketercukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan yang dapat disuplai dari sentra pangan ini.
Kemudian, untuk mewujudkan food estate, pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga triliunan rupiah. Akan tetapi, sampai saat ini, hasil dari food estate belum optimal karena berbagai faktor seperti ketidakcocokan lahan. Di samping hasil yang tidak optimal, program food estate di 4 wilayah ini dilakukan dengan membuka lahan baru (ekstensifikasi), terutama di wilayah lahan gambut di Kalimantan Tengah.
Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali beberapa menteri, salah satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Di Bogor, Selasa (15/8/2023), Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto melayangkan kritik atas proyek food estate. Hasto menuding proyek ini kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menegaskan terkait pangan, petani menjadi faktor penting. Oleh sebab itu, menurut Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 ini, negara harus menjamin harga produk pertanian tetap kompetitif sehingga menguntungkan para petani. Jangan sampai harga produk pertanian anjlok ketika sedang panen raya. Petani juga penting dalam menjaga keberlanjutan suplai komoditas kebutuhan pokok.
Ke depan, Anies akan memastikan petani mendapatkan perlindungan melalui harga input pertanian yang terjangkau seperti pupuk dan bibit.
“Jangan sampai petani terus menderita, baru mau nanam sudah sulit mendapatkan pupuk. Kalaupun ada, tetapi harganya tinggi. Dari mau mulai menanam sudah menderita, kemudian memastikan tidak gagal panen, kalaupun panen masih harus menghadapi anjloknya harga. Ini bentuk ketidakadilan yang dihadapi petani.”
Isu Ketahanan Pangan
Anies paham bahwa setiap pemerintahan selalu fokus terhadap isu ketahanan pangan. Pasalnya, pangan menjadi isu strategis. Akan tetapi, ketahanan pangan Indonesia masih relatif rentan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Selain ketercukupan, juga perlu jaminan stabilitas harga pangan sehingga tidak membebani rakyat.
Saat ini, Indonesia sebagai negara agraris masih terus mengimpor beras. Seperti data laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 429.207 ton sepanjang 2022, meningkat 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Beras itu didatangkan dari India, Pakistan, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Padahal, semua berharap Indonesia bisa menjadi eksportir beras ke berbagai negara di dunia.
Hingga negeri ini sudah merdeka selama 78 tahun, impor pangan terus mengalir ke tanah air, mulai dari gula, kedelai, beras, daging, jagung, garam, dan masih banyak impor komoditas pangan lainnya. Di tengah globalisasi saat ini, ekspor impor bukanlah sesuatu yang haram, tetapi selama kadarnya kecil. Misalnya saja, impor kedelai bisa mencapai 70% dari total kebutuhan, sangat besar impornya. Demikian juga dengan gula dan daging sapi.
Oleh karena itu, Anies menegaskan bahwa sebenarnya masalah utama pangan terletak pada sisi keadilan dan distribusi, yakni dari harga yang seharusnya terjangkau, ketersediaan akses, serta pemenuhan hak-hak para petani.
“Lebih baik mengoptimalkan lahan pertanian dan petani yang sudah saat ini. Bukan dengan membuka lahan baru yang dapat merusak lingkungan.”
Dia menambahkan, bukan rahasia umum para anak muda, generasi milenial, baik yang orang tuanya berprofesi sebagai petani maupun bukan, cenderung enggan untuk menjadi petani. Menurutnya, hal ini disebabkan kondisi para petani saat ini masih belum sejahtera.
“Kami akan memperhatikan kesejahteraan para petani. Ke depan, para petani pun harus bisa menabung, sehingga mereka memiliki kehidupan yang sejahtera.”
