Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, memberikan kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Selasa (29/8).
Anies memberikan kuliah dengan tema ‘Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan’.
Selain Anies, FISIP UI nantinya akan mengundang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk menyampaikan gagasannya.
Dalam kuliah, Anies menyinggung iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia masih harus ditingkatkan.
“Kami lihat kualitas demokrasi harus ditingkatkan, kebebasan berekspresi. Demokrasi bukan soal pemilu, tapi ada nilai menumbuhkan aspirasi yang bisa diproses tanpa rasa takut, tekanan, menjadi keputusan,” kata Anies.
Anies menjelaskan, masalah kebebasan demokrasi di RI kerap menjadi masalah. Oleh sebab itu, banyak selentingan di media sosial yang menyebut RI adalah negara ‘konoha’ hingga ‘wakanda’.
“Ini yang kerap jadi masalah. Di socmed banyak yang nulis konoha, wakanda, apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan ada sebut kota polusi paling banyak lapor. Ini tidak sehat, ada demokratis dan nondemokratis,” jelas Anies.
Eks Gubernur DKI ini mengatakan, demokrasi harus mengandalkan keterbukaan, kebebasan dan kepercayaan.
Ia lantas menyinggung jika mengandalkan ketakutan, itu adalah otoriter. Ia meyakini rezim otoriter akan tumbang.
“Demokrasi itu mengandalkan keterbukaan, kebebasan, dan kepercayaan. Nondemokrasi mengandalkan fear. Rezim otoriter pasti mengandalkan rasa takut, takut tumbang, rezim tumbang. Contohnya Filipina, Iran, Afrika Utara,” kata Anies.
Anies Soroti UU ITE: Lapor Bengkel Bermasalah Bisa Pencemaran Nama Baik
Bacapres Koalisi Perubahan tampil di acara ‘adu gagasan’ yang dihelat FISIP UI di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8). Dalam paparannya, Anies juga menyoroti UU ITE yang dinilai bermasalah.
“Kalo ada pasal-pasal dalam UU yang ganggu kebebasan berekspresi, harus direvisi, harus bisa lindungi kebebasan berekspresi bukan malah menghalangi. UU ITE itu bermasalah, bukan karena melindungi data. Tapi ketika pasal karet dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, ini bermasalah,” kata Anies.
“Lapor bengkel bermasalah aja bisa pencemaran nama baik. Bahkan di RS juga gitu,” sambungnya.
Anies tak merinci pasal mana saja yang dimaksud bermasalah. Namun baginya, UU ITE tidak menghasilkan demokrasi yang sehat.
“Demokrasi sehat, ada good governance, salah satu unsur penting bagaimana korup bisa dihilangkan. Pemberantasan korupsi dituntaskan. Komitmen harus tinggi, puncak sampai bawah,” jelas dia.
“Kami lihat kualitas demokrasi harus ditingkatkan, kebebasan berekspresi. Demokrasi bukan soal pemilu, tapi ada nilai menumbuhkan aspirasi yang bisa diproses tanpa rasa takut, tekanan, menjadi keputusan,” kata Anies.
Anies memberikan kuliah dengan tema ‘Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan’.
Selain Anies, FISIP UI nantinya akan mengundang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk menyampaikan gagasannya.
