Daftar Donatur Palestina
Oleh: Nasmay L. Anas
Hajinews.id – MENGGEMPARKAN. Ini gempa politik. Memang belum mampu merontokkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi guncangannya begitu dahsyat. Anda semua sudah tahu. Dan tidak sedikit dari anda yang tiba-tiba terhenyak, bukan? Ketika munculnya pemberitaan, Anies Rasyid Baswedan diduetkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres).
Partai Demokrat bereaksi keras. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief bahkan menyebut Anies Baswedan berdarah dingin dan pengecut. Ini menggambarkan Demokrat sangat kecewa. Karena menganggap ini keputusan sepihak Anies. Sebab itu, Demokrat memutuskan akan segera gelar rapat di Cikeas, untuk putuskan sikap koalisi yang selama ini mereka dukung.
Tentu banyak yang ingin tahu. Apakah Demokrat akan tetap bertahan dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang ikut mereka gaungkan selama ini? Atau, apakah Demokrat benar-benar akan hengkang dari koalisi yang diharapkan banyak orang akan mampu melakukan perubahan dari kondisi caruk maruk saat ini?
Tidak dapat dihindari tentu saja, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ikut terkena imbasnya. Paling tidak karena dia diketahui pernah mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi yang tidak menginginkan Anies dan KPP. Baik yang diketahui publik maupun yang lolos dari pantauan publik. Karenanya dia dianggap bertekuk lutut di bawah tekanan istana.
Meski dengan tegas dia menolak tudingan mengambil keputusan sepihak, sebagaimana dilontarkan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, namun publik khususnya para pendukung Anies mengamini tudingan ini.
Surya Paloh dianggap berkhianat, karena mengambil keputusan sepihak tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Demokrat dan PKS.
Bagaimanapun, menurut dia, Cak Imin belum resmi menjadi Bacawapres Anies Baswedan. Ketika bicara dengan awak media di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023), Surya Paloh mengatakan, “Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir, itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini.”
Dan dia menambahkan, “Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya.”
Meski demikian, lagi-lagi reaksi yang tidak diduga bermunculan di berbagai tempat di tanah air. Baliho berukuran besar duet Anies-AHY yang selama ini menghiasi berbagai tempat di sejumlah kota besar mulai dicopot. Di Bekasi, misalnya, para pentolan Demokrat menurunkan baliho-baliho itu secara serentak sebagai bentuk protes.
MASIH GIMIK SAJA
Sedemikian jauh, apakah kondisinya akan berkembang seperti itu? menyaksikan dinamika politik yang berlangsung kian pesat memasuki tahun politik saat ini, ketika waktu pendaftaran Bacapres dan Bacawapres semakin dekat, semestinya semua pihak tidak mudah terpancing. Ini mestinya dipandang sebagai gimik saja, yang membuat banyak mata terkelabui. Apalagi bagi para politisi yang bermain di lapangan. Kedewasaan dalam memandang setiap perkembangan politik mestinya tetap jadi pegangan.
Bagaimanapun, kalau kita mau tinjau lebih dalam, apakah Anies akan mengambil langkah semudah itu? Setelah melewati sejumlah tantangan dan rintangan selama ini. Dituding terlibat kasus korupsi yang tidak dia lakukan. Dipanggil penyidik KPK, bahkan bolak-balik akan ditersangkakan dalam kasus korupsi Formula E, yang tidak lain hanya dimaksudkan agar dia tidak ikut sebagai Bacapres.
Apalagi kalau kita ingat sejumlah pra-syarat atau kriteria yang pernah disampaikan Anies tidaknya mereka yang akan menjadi Bacawapresnya dalam Pilpres 2024 mendatang.
Pertama, ‘kriteria 0’. Arti dari “0” itu adalah tidak bermasalah dan berani. Lantas siapa saja tokoh yang memenuhi kriteria tersebut? Apakah Cak Imin dapat dikatakan lolos dalam kriteria ini?
Tentu kita masih ingat, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diminta agar terus melanjutkan pengusutan skandal kardus durian, yang diduga menyeret nama Cak Imin. Koordinator Aliansi Mahasiswa Jakarta Antikorupsi, Anzam, di Jakarta, Selasa (8/8/2023), meminta KPK untuk melanjutkan proses pencarian informasi skandal kasus kardus durian itu.
