Daftar Donatur Palestina
Masih 2015. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tiba-tiba muncul. China menang, atau tepatnya dimenangkan. Masyarakat sebenarnya tidak perlu kereta cepat. Karena tidak memberi manfaat sama sekali. Seperti diperkirakan, proyek ini akhirnya membawa banyak masalah. Terancam mangkrak.
Biaya pembangunan proyek kereta cepat membengkak. Janji Jokowi, proyek kereta cepat tidak menggunakan dana APBN meleset, tidak ditepati, terkesan membohongi rakyat? Bahkan Jokowi, akhir-akhir ini, berupaya memberi subsidi tiket kereta cepat, yang pada prinsipnya akan melanggar undang-undang keuangan negara dan konstitusi.
Kebijakan Jokowi menindas rakyat. Karena, di satu sisi, subsidi untuk masyarakat kelompok bawah dihapus. Tetapi, di lain sisi, APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang menguntungkan oligarki dan masyarakat kelompok atas. Antara lain, ratusan triliun digelontorkan untuk penyertaan modal negara.
Perusahaan BUMN “karya” ditugaskan membangun berbagai proyek infrastruktur. Banyak proyek -proyek tersebut sebenarnya tidak layak secara finansial. Tetapi dipaksakan. Akhirnya, perusahaan “Karya” terlilit utang. Jalan tol dan aset infrastruktur dijual, ada “Karya” yang bangkrut atau sedang dalam proses bangkrut.
Menjelang akhir kekuasaan 2019, Jokowi mempreteli KPK, menjadikan alat kekuasaan. Indeks korupsi langsung terjun bebas, dari skor 40 pada 2019 mejadi 34 pada 2022. Indonesia menempati urutan ke 115 dari 180 negara paling korup. Urutan 1 merupakan negara paling bersih, urutan 180 merupakan negara paling korup. Indonesia berada di urutan 115.
Kebijakan pemerintahan Jokowi, “menindas” rakyat, periode pertama, 2015-2019, terbukti gagal memberantas kemiskinan. Tingkat kemiskinan menurut kriteria BPS hanya turun 1,74 persen. Sangat tidak berarti. Tingkat kemiskinan periode 2019-2022 bahkan naik 0,35 persen.
Dampak pelemahan KPK sangat nyata. Korpusi merajalela. Lebih dari sepuluh Lembaga dan Kementerian terlibat korupsi. Antara lain, Kementerian Sosial, kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kehakiman, dan tentu saja BUMN.
KAMI menuntut, KPK dan Kejaksaan Agung wajib membongkar tuntas semua kasus korupsi yang masih dalam proses maupun yang masih terbengkalai. Antara lain, kasus penyelundupan bijih nikel mentah ke China, korupsi penjarahan nikel blok Mandiodo, korupsi penjarahan kawasan hutan ilegal seluas 3,3 juta hektar, korupsi ekspor minyak goreng, penyelundupan emas batangan, kasus korupsi BTS, kasus KKN kebakaran hutan, korupsi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung, proyek jalan tol dan infrastruktur lainnya, kasus dugaan TPPU Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, dan masih banyak lainnya.
KAMI akan terus bersuara kritis untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan ekonomi dan keadilan hukum.
— 000 —
