Daftar Donatur Palestina
Kembali ke laptop sesuai judul catatan ini. Pertanyaannya, “Apakah Anda kira isu Pulau Rempang – Galang di Kepri baru kali pertama terjadi di Indonesia?”
Pulau seluas 165 Km akan dikosongkan (dari penduduk) sebab Pulau Galang akan diubah menjadi kota wisata dan kawasan industri. Isu Pulau Repang diawali dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kaca Xinyi Glass tanggal 26 Agustus 2023 di China guna membangun industri pasir kwarsa (bahan baku kaca). Nah, dari titik itulah, pengosongan penduduk dimulai, lalu viral karena muncul perlawanan para warga yang ingin tetap tinggal di tanah leluhurnya.
Mundur sejenak. Kasus Pulau Rempang sebenarnya mirip dengan projek Reklamasi PIK 1-3, misalnya, atau projek Kampung Aquarium, Labuan Bajo dan projek-projek lain yang ‘meminggirkan’ penduduk setempat. Intinya apa? Ada upaya dari pihak otoritas mencabut penduduk dari mata pencarian serta akar budayanya atas nama investasi, tanpa melibatkan warga selaku objek. Itu poin intinya.
Kalau sudah begini, penulis teringat Proposal Kenegaraan yang diajukan oleh Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2023 di Senayan. Garis besar proposal Nyalla ialah, selain mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, juga dihidupkannya kembali Utusan Daerah di MPR dan nantinya diisi oleh perwakilan sultan, raja-raja dan suku adat yang masih eksis dimana para utusan tersebut diberikan ruang berpendapat terhadap kebijakan publik yang akan diterbitkan. Hal tersebut, selain lebih bersifat utuh dan niscaya diterima karena melibatkan seluruh perwakilan (politik, golongan dan daerah), dan paling utama bahwa bisa meminimalisir dampak negatif serta kerugian rakyat di wilayah sebagaimana terjadi di Pulau Rempang, Bajo, Aquarium dan lain-lain.
Secara geopolitik, Proposal DPD RI selaras dengan teori Bung Karno tentang ruang hidup:
“Bahwa orang dan tempat tidak dapat dipisahkan, rakyat dan bumi yang ada di bawah kakinya tidak dapat dipisahkan”. Demikianlah adanya, demikian sebaiknya.
Geo politik China ini berkorelasi terhadap bangkitnya Neo PKI, hal ini dapat dilihat dari :
1. Lahirnya Kepres 17/2023. Inpres nomor 2/2023 dan Kepres 4/2023 yang baru di keluarkan Presiden saat ini ; Adalah fakta empirik bahwa KGB (Komunis Gaya Baru), Sah sudah eksis dan bangkit dari dalam kuburnya.
Meski ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang di munculkan, namun yg paling utama “the great target” nya adalah kejadian tragedi 1965.
2. Point utama nomor 1 di atas adalah ; Bagaimana secara tegas pemerintah telah membalik fakta sejarah, menjadikan PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat yang pelakunya adalah TNI dan ummat Islam.
3. Tidak hanya sampai di situ, ke depan, Pemerintah melalui 16 kementrian dan 3 KL, akan melakukan program2 rehabilitasi, recovery, pelurusan sejarah, serta santunan uang trilyunan untuk anak-anak PKI.Konkritnya Uang pajak masyarakat, potongan gaji pajak, uang negara di perkirakan puluhan Trilyun bahkan bisa ratusan Trilyun akan di gunakan untuk merealisasikan program ini. Apakah itu berupa pembangunan monumen2 PKI, bangun rumah, kantor, PKI yg dulu di bakar massa, uang santunan, serta otomatis merubuhkan monumen Lubang Buaya dan sejenisnya di seluruh Indonesia. Bahkan kita jangan heran sebentar lagi, akan lahir bentuk iklan, film, sinetron, kurikulum sejarah “Plying Victim” versi PKI. PKI adalah korban pembunuhan, pemerkosaan, dan pelakunya adalah Ummat Islam bersama TNI.
4. Tiga hal di atas, bagi yang paham dan sadar adalah sangat tragis dan membahayakan bagi nasib bangsa ini kedepan. Satu langkah lagi, Indonesia akan menjadi negara KOMUNIS. Sesuai dgn ROAD MAP 50 Tahun CHINA RAYA thn 1980 yang lalu. Dimana China akan melakukan soft invantion melalui program BRI (Belt Road and Initiative) ke beberapa negara termasuk Indonesia yang di targetkan tahun 2030 sudah menjadi negara protektorat nya China Komunis. Indonesia tahun 2030 sdh menjadi Indochina berhaluan Komunis.
5. Kenapa ini bisa terjadi ?? Kemana para tokoh, Ulama, intelektual, bahkan TNI/Polri/BIN seolah tak tahu atau sudah masuk dari bahagian permainan ini ??
Jawabannya adalah :
A. Dalam ilmu Geopolitik dan Geostrategi, penaklukan (kolonialisasi) suatu negara atas negara lain, tidak lagi mesti menggunakan kekuatan invansi fisik militer. Strategi baru dalam hal agenda Neo-Kolonialisasi (penjajahan gaya baru) saat ini menggunakan strategi “Asymetric War”. Perang non-fisik menggunakan jalur ekonomi, sosial budaya, politik, dan yang terbaru itu adalah melalui strategi “NEO CORTEX WAR”. Yaitu perang pemikiran dan narasi opini dalam mempengaruhi arah politik sebuah negara untuk kepentingan negara adi daya (yg lebih kuat). Strategi “Neo Cortex War” ini lazim juga di kenal dalam Harokah Islam (pergerakan islam) dengan nama “Ghouzul Fikri”.
B. Siapakah para pelaku dan agen “Neo Cortex War” ini ? Adalah di bagi dua tahapan. Tahapan pertama, 1). apabila belum berkuasa mereka akan melebur atau membuat media2 mainstream, merekrut para tokoh intelektual, aktifis, seniman, para aktris dan sutradara, hingga Partai Politik dan ciptkam tokoh publik figur, untuk menyuarakan pikiran2 ideologisnya melalui apakah itu seminar, opini, film, sinetron, dan mempengaruhi kebijakan publik. 2). Apabila sudah berkuasa, maka mereka akan gunakan instrumen kekuasaan, sumber daya negara, utk merealisasikan agenda2 politiknya.
C. Strategi diatas tentu tidak bisa lahir sim salabim. Tetapi butuh WAKTU, Kesabaran, strategi, taktik, SDM, yang terlatih dan militan. Artinya, program dan strategi hari ini adalah hasil kerja2 mereka baik secara “clandeisten” dan terbuka semenjak puluhan tahun yang lalu. Sekaranglah mereka memetik hasilnya.
