Daftar Donatur Palestina
Oleh: Dahlan Iskan
Hajinews.co.id – TAHUN politik ternyata tanpa konflik politik. Atau belum. Yang banyak terjadi justru konflik di perguruan pencak silat. Khususnya di perguruan silat Setia Hati Terate. Yang pusatnya di Madiun.
“Konflik politik 0, konflik perguruan silat 515 kali,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto.
Angka itu ditampilkan kapolda di acara Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023 kemarin malam.
Anugerah itu diberikan kepada desa yang juara dalam menjaga kekompakan ”tiga pilar desa”: Kepala Desa/Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Kepala desa kepanjangan tangan gubernur Jatim.
Babinsa kepanjangan tangan Pangdam V/Brawijaya, dan Bhabinkamtibmas dari Polda Jatim.
Juaranya Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung.
Pemenang kedua Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang.
Pemenang ketiga Desa Batuporo, Kecamatan Kedungdung, Sampang.
Lalu ada pemenang 7 kategori: Inovasi Bela Negara, Inovasi Keamanan Lingkungan, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Sinergi Antarlembaga, Inovasi Partisipasi Masyarakat, Inovasi Komunikasi Publik, Implementasi Program Nasional.
Acara ini hasil kerja sama antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, dan Harian Disway.
Jatim kelihatan ingin banget menjaga wilayahnya agar tidak panas. Khususnya di tahun panas politik sekarang ini. Maka faktor yang dianggap berpotensi konflik dicegah sejak awal.
Ternyata yang paling berpotensi konflik justru di luar politik. Dari 515 konflik silat itu (2020-2023) yang luka berat 26 orang. Meninggal 6 orang. Luka ringan 526 orang.
Bagi yang sering ke Madiun, Magetan, Ponorogo, dan sekitarnya memang ada pemandangan baru tahun-tahun belakangan: menjamurnya prasasti Setia Hati Terate. Terutama di persimpangan-persimpangan jalan. Sampai ke desa-desa. Terbuat dari semen. Ukurannya bervariasi sekitar 1 x 2 meter. Ada lambang SH Terate. Warna dominasinya hitam, hijau, dan merah.
Banyaknya konflik ditengarai terkait dengan persaingan di perguruan silat itu. Menjamurnya prasasti dianggap salah satu sumbernya.
Maka Pangdam Farid Makruf, Kapolda Toni Harmanto, dan Gubernur Khofifah sepakat: prasasti itu harus dievaluasi. Terutama yang dibangun di tanah fasilitas umum.
Hasil evaluasi: semua prasasti itu tidak boleh berdiri di situ. Harus dihancurkan.
“Banyak yang menentang, tapi kami jalan terus,” ujar Pangdam Farid Makruf. “Lokasi itu tanah milik umum,” katanya.
Sampai kemarin sudah lebih 450 prasasti yang dihancurkan. Masih banyak lagi.
“Ada yang mengancam pengerahan masa sampai 15 juta orang. Kami tidak tanggapi,” tambah Farid.
Tentu tidak semua prasasti didirikan di fasilitas umum. Ada juga yang di tanah pribadi. Untuk yang seperti ini dilakukan perundingan. Diminta dirobohkan atau diganti dengan prasasti Desa Merah Putih.
“Sudah banyak yang mengganti menjadi pertanda desa Merah Putih,” bisik Gubernur Khofifah kepada saya yang duduk di sampingnyi.
Sejak ada gerakan penghapusan prasasti itu jumlah konflik menurun drastis. “Mereka sudah takut berkonflik di sini. Eh….mereka memindahkan tempat berkelahi ke Taiwan,” ujar Kapolda setengah bercanda.
