Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Seluruh partai politik (parpol) di Indonesia terancam tidak bisa bersikap independen jika pemerintah yang berkuasa mengerahkan lembaga intelijen buat memata-matai dan mengintervensi mereka.
Hal itu disampaikan peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, dalam kajian dan analisis terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku mempunyai data intelijen tentang kondisi internal dan agenda seluruh partai politik.
“Intervensi akan menjadikan partai politik tidak mandiri dan independen,” kata Firman seperti dikutip dari streaming webinar BRIN di YouTube, Minggu (24/9/2023).
Firman memaparkan, jika parpol di Indonesia tidak bisa bersikap mandiri maka lambat laun bakal melemahkan demokrasi. Sebab parpol berfungsi sebagai penyalur aspirasi, agregasi, dan merupakan kepentingan masyarakat.
Aktivitas spionase juga dinilai akan membuat parpol tidak nyaman dalam melakukan kegiatan politik. Hal itu, kata Firman, bisa membuat parpol tidak bisa bebas berpikir dan bersikap karena “dapur” mereka diawasi oleh telik sandi.
“Sehingga perbedaan pendapat atau sikap kritis partai politik dapat menjadi sesuatu yang haram dan tidak diperkenankan. Sebagaimana yang terjadi di rezim-rezim otoriter,” ucap Firman.
Firman menyampaikan, jika hal itu terus dilakukan maka masa depan parpol di Indonesia akan semakin suram, karena saat ini mereka juga mengalami problem dari internal maupun eksternal.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti,” kata Jokowi.
Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.
“Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya,” ujar Jokowi.
