Daftar Donatur Palestina
Sebelumnya, lanjut Aris, ketika kerusuhan terjadi di kantor BP Batam pada 11 September lalu, Walikota Batam ex officio, termasuk ketua BP Batam, mengambil langkah cepat dengan mengadakan rapat bersama Forkompinda dan tokoh-tokoh adat Melayu. Dari rapat tersebut akhirnya dihasilkan suatu kebijakan bahwa yang akan dikelola hanya 2000 hektar dan yang akan dipindahkan hanya 3 kampung. Namun, menurut rapat terbatas terbaru yang dipindahkan 5 kampung, tambah dua kampung lagi, dari 700 KK menjadi 900 KK.
Semula mereka akan direlokasi ke Pulau Galang, tapi yang terbaru, karena masyarakat tidak bersedia direlokasi, pemerintah akhirnya hanya menggeser ke Tanjung Banun, yaitu pantai selatan dari Pulau Rempang. Walaupun pergeseran ini hanya berjarak beberapa kilometer, namun psikologi yang akan dilalui oleh masyarakat Rempang apabila berpindah adalah tercabutnya history dan akar budaya dari kampung yang ditinggali oleh leluhur mereka selama ini. Itu yang mereka beratkan.
“Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Melayu di Rempang tidak menolak investasi. Mereka terbuka untuk menerima investasi, tapi dengan syarat mereka tidak direlokasi,” ujar Aris.
Aris juga mengatakan bahwa dari keseluruhan luas Pulau Rempang, sekitar 17.600 hektar, pemerintah mengalokasikan 10.000 hektar untuk hutan lindung. Pertanyaannya, kapan peraturan perundang-undangan tentang hutan lindung dibuat? Lebih dahulu mana dengan keberadaan masyarakat Rempang yang ada di pulau tersebut?
“Kalau pemerintah bisa mengalokasikan 10.000 untuk hutan lindung, menapa tidak bisa mengalokasikan ke-16 untuk kampung ini, yang totalnya hanya sekitar 1300 hektar, untuk manusia yang harus dilindungi dari kampungnya dan dipagari. Yang lain digunakan untuk investasi tidak masalah,” tegas Aris.
Aris juga meminta agar dibangun sarana dan prasarana, infrastruktur, dan lain sebagainya untuk kemasyarakatan dan kemaslahatan masyarakat Rempang, karena pulau mereka dipergunakan untuk investasi dan pembangunan.
