Daftar Donatur Palestina
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Hajinews.co.id – Jokowi akhirnya buka suara mengenai ‘Perubahan’, mengenai Visi-Misi Presiden. Jokowi mengeluh, kalau setiap ganti pemimpin harus ganti visi lagi, kapan bisa naik kelas. “Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai lagi dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya?”, Kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi tersebut sangat tidak bermakna. Menunjukkan Jokowi tidak mengerti bahwa seorang pemimpin harus visioner, mempunyai Visi dan Misi untuk membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera, di tengah perubahan geopolitik, teknologi, dan seterusnya.
Yang lebih memprihatinkan, Jokowi terlihat antara ada dan tiada Visi-Misi. Artinya, Visi dan Misi Jokowi hanya hiasan rangkaian kata, yang terputus dengan realisasi pelaksanaan. Bahkan bertolak belakang.
Pada pilpres 2014, Jokowi mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini jelas hanya ilusi, dan tidak bermakna.
Karena, semua orang tahu, Indonesia pada saat itu, pada saat Pilpres 2014, sudah sangat Berdaulat dan Mandiri. Jadi, untuk apa lagi “Mewujudkan Indonesia Berdaulat dan Mandiri”? Jelas, Visi seperti ini kosong belaka, tidak ada arti sama sekali bagi Bangsa yang sudah Berdaulat dan Mandiri.
“Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong?” Boro-boro Gotong Royong, Indonesia sekarang malah menjadi negara kapitalisme oligarki ala kolonial. Yaitu, kebijakan yang memiskinkan rakyat di satu sisi, dan memberi penguasaan sumber ekonomi kepada segelintir pengusaha oligarki di lain sisi.
Kebijakan tersebut, antara lain, Jokowi mencabut subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi kereta kelas ekonomi tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014. Harga bensin premium dan solar naik lebih dari 30 persen per 18 November 2014, di tengah harga minyak dunia turun lebih dari 40 persen. Kemudian, tarif listrik dan harga 20 kereta kelas ekonomi jarak jauh dan jarak sedang naik per 1 Januari 2015.
Sebaliknya, per April 2015, Jokowi memberi stimulus triliunan rupiah kepada segelintir pengusaha sawit, dengan alasan meluncurkan program biodiesel B20, B30, etc. Tentu saja, rakyat ikut menanggung harga biodiesel non-subsidi campuran minyak sawit yang menjadi lebih mahal.
Kebijakan ala kolonial lainnya, seperti pengusiran atau penggusuran warga di daerah pertambangan, demi oligarki tambang. Program pengusiran ini berjalan sangat lancar, dikawal polisi dan tentara. Sebagai contoh kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara pada April 2015. Para petani yang mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan tambang malah mendapatkan tembakan dan teror.
Visi Jokowi 2014 tersebut dikemas lebih rinci menjadi tujuh Misi, dan sembilan agenda aksi, disebut Nawa Cita. Semuanya ternyata hanya cerita kosong. Visi, Misi, Program atau Aksi, tidak ada yang tercapai. Bahkan, realisasinya bertolak belakang.
Misalnya, Misi “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum”, secara nyata tidak terwujud. Sebaliknya, demokrasi tenggelam. Indonesia menjadi semakin otoriter. “Berlandaskan Negara hukum” hanya omong kosong! Hukum di era Jokowi secara transparan membela kepentingan kekuasaan dan pemilik uang.
Mobil Esemka menjadi program musiman. Lima tahun tidak terdengar. Kemudian ramai lagi ketika memasuki Pilpres 2019.
