Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, berbicara tentang solusi-solusi yang ditawarkannya untuk menyelesaikan masalah sistemik, termasuk soal lingkungan. Anies menyebutkan, permasalahan terkait lingkungan di Indonesia banyak disebabkan oleh negara. Sebab, menurutnya, anyak pelaku-pelaku besar di Tanah Air.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, sebenarnya masyakat bisa diajak berkolaborasi untuk memecahkan persoalan lingkungan maupun mengerjakan proyek pembangunan.
“Urusan lingkungan itu justru sebaliknya. Lingkungan kita banyak persoalan muncul karena negara. Karena pelaku-pelaku besar di sini, justru sekarang saatnya untuk give the oppurtunity for the people untuk involve, engage, dan action,” kata Anies saat menjadi pembicara di Idea Fest 2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu, 30 September 2023.
Akan tetapi, dia menyebutkan, pemerintah atau pemegang birokrasi enggan berkolaborasi dengan masyarakat. Padahal, kata dia, pemerintah tidak boleh memonopoli masalah seakan-akan hanya milik negara.
Anies menilai, seharusnya negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi seperti masalah lingkungan. Dia menyebut isu lingkungan hidup bisa diselesaikan lewat gerakan kolaborasi masyarakat.
“Justru pendekatannya harus kolaborasi, pendekatannya mengajak pada semua, kalau saya sebut dengan istilah sekarang movement base solution, solusinya itu gerakan, dan lingkungan hidup adalah salah satu isu yang bisa dikerjakannya lewat gerakan, itu salah satu contoh. Dalam gerakan ada program, tapi sessungguhnya lebih besarnya adalah gerakannya,” tutur Anies.
Pemerintah enggan kolaborasi
Namun, Anies menilai, sejauh ini pemerintah enggan berkolaborasi atau memberikan kepercayaan pada rakyat untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan. Dia menyebut pemerintah hanya memberikan tugas kepada masyarakat dalam dua hal yakni berpartisipasi dalam pemilu dan membayar pajak.
“Hari ini sering kali kita ketemu dengan pemerintahan yang minta kepada rakyatnya, ‘Tugas Anda cuma dua, coblos saat pemilu, pilpres, pilkada, dan bayar pajak,’” ucap Anies.
“Seharusnya kita mengajak kepada masyarakat ‘Yuk terlibat di dalam pengambilan keputusan’. Dilibatkan di dalam diskusi, dilibatkan idenya bukan partisipasi, tapi kolaborasi,” katanya.
Menurut Anies, sebenarnya banyak persoalan yang bisa diselesaikan ketika pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat. Namun, pemerintah enggan berkolaborasi lantaran terbiasa mengerjakan segala sesuatu sendirian.
“Pemerintah itu paling enggan, saya merasakan betul, saya pernah di DKI Jakarta mencoba mengubah yang lebih sulit berubah itu birokrasinya bukan warganya, kalau warganya mau kolaborasi, pemerintahnya tidak terbiasa berkolaborasi. Pemerintah itu biasa ngerjain sendiri,” tutur Anies.
Anies lantas mencontohkan kebijakannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku mengambil kebijakan pengadaan barang dan jasa tipe 3 dan 4 untuk perbaikan jalan di kampung-kampung. Setelahnya, implementasi kebijakan tersebut dieksekusi sendiri oleh warga untuk memperbaiki jalan.
“Apa tipe tiga dan empat itu? Uangnya, dananya diberikan ke ketua RW setempat, ketua RW setempat merapatkan dengan seluruh warga untuk membangun, yang membangun mereka, anggarannya dari kita, mereka yang belanja bahannya. Apa yang terjadi? Kualitas yang dibangun jauh lebih baik daripada kualitas yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Karena mereka merasa this is our money,” tutur Anies.
“Dan Jakarta satu-satunya kota, satu-satunya provinsi yang mengadopsi pengadaan barang tipe tiga, tipe empat. Kenapa? Karena itu tipe gerakan. Yang enggan siapa? Yang enggan birokrasi. Birokrasi kepengennya ngerjain sendiri,” ucapnya menambahkan.
Dikatakan Anies, seharusnya pemerintah mau berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Menurutnya, rakyat mampu menuntaskan dengan baik apabila negara memberikan kepercayaan.
“Bahkan kalau anda lihat rumah-rumah susun yang baru dibangun apakah Aquarim, Bukit Duri itu mereka bekas gusuran, kita bangun perumahan, apa yang terjadi? Pengelolaannya tidak dikerjakan negara, mereka membuat koperasi kemudian mereka yang mengurus apartemen itu atau rumah susun itu bukan negara yang mengurusnya,” kata Anies.
“Justru sekarang saatnya untuk give the oppurtunity for the people untuk involve, engage, dan action,” ujarnya menambahkan.
