Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Jika ditanya siapa pemimpin partai politik terlama di Indonesia saat ini? Mungkin publik tahu, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Maka, jangan heran bila ada anggapan negatif terhadap PDIP, bahwa partai tersebut seperti kerajaan.
Tak ada ‘orang asing’ yang bisa mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP, jika bukan dari trah Soekarno, Presiden ke-1 RI.
Hal ini bikin gudah sebagian kecil kader PDIP, sehingga mereka pergi dari partai terbesar di Indonesia itu.
Mereka beranggapan tak ada demokratisasi di internal PDIP, namun mereka tak sanggup mengubahnya.
Usulan agar Jokowi (Joko Widodo) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP sedikit ‘berisi’, setelah yang menyuarakan adalah Guntur Soekarnoputra, putra sulung Soekarno.
Usulan itu juga pernah dilontarkan Koordinator Nasional Kami-Ganjar, Joko Priyoski.
Guntur dan Joko berpikir Jokowi sangat layak menduduki kursi Ketua Umum PDIP, mengingat elektabilitasnya yang tinggi, melebihi partai tersebut.
Namun, Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan seluruh kadernya untuk patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
“Nggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART,” tegas Megawati dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP, Ahad (1/10/2023).
Menurut Megawati, dirinya dan Jokowi adalah petugas partai.
Karena hal tersebut diatur dalam AD/ART PDIP, meskipun keduanya adalah presiden Republik Indonesia.
Maka, menurut Megawati sangat aneh jika ‘orang luar’ mempersoalkan label petugas partai tersebut.
“Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum,” ucapnya.
Ia menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal.
Karena hal tersebut diatur dalam AD/ART PDIP, meskipun keduanya adalah presiden Republik Indonesia.
Maka, menurut Megawati sangat aneh jika ‘orang luar’ mempersoalkan label petugas partai tersebut.
“Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum,” ucapnya.
Ia menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal.
Apalagi tanpa label tersebut, Megawati dan Jokowi tak bisa menduduki kursi pemimpin tertinggi RI.
“Sering terjadi kontradiktif, ada yang mengatakan, presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama (bakal capres),” ucapnya.
“Itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih,” tandas Megawai yang pernah menjadi Presiden ke-5 RI.
Menanggapi hal itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menyatakan itu sangat mustahil.
Menurut Ujang, karena AD/ART PDIP yang membuat sistem keputusan memilih calon presiden dari PDIP berada di tangan Megawati Soekarnoputri sepenuhnya.
“Ya isu pengambilalihan Ketua Umum PDI Perjuangan ini kan sudah lama ya,” ujarnya, Minggu (1/10/2023).
“Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah ‘dipagari’ dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati,” imbuhnya.
“Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati,” lanjut Ujang.
Menurutnya, selama masih ada Megawati, maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.
Menurutnya, meskipun ada keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP.
“Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah ‘dipagari’ dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati,” imbuhnya.
“Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati,” lanjut Ujang.
Menurutnya, selama masih ada Megawati, maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.
Menurutnya, meskipun ada keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP.
“Istilahnya ‘pemilik saham’ PDIP kan Megawati, dan Jokowi bukan salah satu pemilik saham PDIP,” katanya.
“Begitu pun soal bahwa kepemimpinan PDIP akan diteruskan oleh trah Soekarno, nah Jokowi bukan trah Soekarno,” imbuhnya.
“Megawati pasti akan memberikan atau mendelegasikan kepemimpinan PDIP kepada anak-anaknya untuk melanjutkan estafet trah Soekarno itu,” terang Ujang.
Oleh karena itu, Ujang melihat adanya skenario pembenturan antara Jokowi dengan Megawati, di balik upaya untuk menaikkan nilai tawar Ganjar Pranowo yang didukung relawan Kami-Ganjar untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
“Seharusnya pihak-pihak yang memiliki ide mendorong Jokowi untuk bisa menjadi Ketum PDIP di 2024 tahu soal ini,” ucapnya.
“Aksi semacam ‘kompor-kompor’ berharap atau mendorong Jokowi menjadi Ketum PDIP itu, saya pikir sama saja seperti upaya atau skenario ‘membenturkan’ Jokowi dengan Megawati. Politik adu domba kan biasa saja terjadi di politik kita,” jelas Ujang.
Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, usulan dari Guntur itu memang tepat.
Dirinya sependapat, Jokowi dinilai layak untuk menempati kursi Ketum PDIP.
“Guntur menilai Joko Widodo paska purna bhakti presiden layak menempati posisi ketua umum PDIP,” ucapnya.
“Kapasitas Jokowi memang layak menempati posisi tersebut. Pengalamannya juga sudah lebih dari cukup untuk menjadi ketum,” lanjut Jamiluddin.
Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, usulan dari Guntur itu memang tepat.
Dirinya sependapat, Jokowi dinilai layak untuk menempati kursi Ketum PDIP.
“Guntur menilai Joko Widodo paska purna bhakti presiden layak menempati posisi ketua umum PDIP,” ucapnya.
“Kapasitas Jokowi memang layak menempati posisi tersebut. Pengalamannya juga sudah lebih dari cukup untuk menjadi ketum,” lanjut Jamiluddin.
Akan tetapi kata Jamiluddin, yang menjadi pertanyaan, apakah Megawati rela kursi ketum nantinya diestafetkan kepada Jokowi, menurut dia, hal itu kecil kemungkinan terjadi.
Sebab, kata Jamiluddin, Megawati Soekarnoputri hanya akan menyerahkan tongkat kepemimpinan PDIP hanya kepada keturunannya atau anak-anaknya.
“Masalahnya, apakah Megawati mau menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan PDIP kepada Jokowi ? Hal itu kemungkinan sangat kecil mengingat Megawati tampaknya sudah mempersiapkan anaknya untuk menggantikannya,” kata Jamiluddin.
Sejauh ini, Jamiluddin berpandangan, Megawati sudah mulai mempersiapkan dua anaknya untuk nantinya menempati posisi sebagai Ketum PDIP.
Kedua anak Megawati yang dimaksud yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Dari segi Puan, Megawati lebih condong memberikan potensi di eksternal dengan kerap memberikan kesempatan Ketua DPR RI itu untuk bertemu para pimpinan parpol lain.
Sementara dari segi Prananda, Megawati nampak seakan memberikan kepada putranya mandat untuk membenahi internal PDIP.
“Puan selama ini lebih banyak disiapkan mewakili Megawati dalam urusan eksternal. Karena itu, Puan banyak bertemu dengan pimpinan partai,” katanya.
“Prananda tampaknya ditugasi untuk membenahi internal partai. Karena itu, Prananda lebih banyak melakukan konsolidasi ke dalam partai,” sambung Jamiluddin.
Atas hal itu, menurut analisis Jamiluddin, usulan atau opini dari Guntur Soekarnoputra yang menyebut Jokowi layak menempati posisi Ketum PDIP usai tak lagi jadi presiden akan sulit terwujud.
Megawati dinilai, akan lebih mempercayakan anaknya yang merupakan keturunan biologis atau trah Soekarno asli untuk memimpin partai berwarna merah itu.
Megawati dinilai, akan lebih mempercayakan anaknya yang merupakan keturunan biologis atau trah Soekarno asli untuk memimpin partai berwarna merah itu.
“Jadi, Puan dan Prananda sama-sama berpeluang untuk menjadi ketum PDIP,” tukasnya.
Respons PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal usulan Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP.
“Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan,” ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).
Terkait usulan tersebut, Hasto mengatakan, proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sementara itu, forum pergantian ketua umum, kata Hasto, akan dilakukan lewat kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.
Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.
“Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai,” jelasnya.
Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.
Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.
“Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu,” pungkasnya.
Kiprah Megawati
Untuk diketahui, sampai saat ini PDIP telah melakukan lima kali Kongres.
Kongres I PDIP digelar pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah.
Menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005.
Kongres IV PDIP digelar di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketum periode 2015-2020.
Selanjutnya pada Kongres V PDIP di Bali dengan keputusan serupa, Megawati kembali ditunjuk untuk menjabat sampai 2024.
Ibunda Puan Maharani sudah menjabat 23 tahun dan menjadi ketua umum partai dengan jabatan terlama sejauh ini.
Diberitakan sebelumnya, dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023), Guntur menilai pria asal Solo, Jawa Tengah itu perlu melanjutkan karir politiknya usai tak lagi jadi Kepala Negara.
Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca-2024.
Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca-2024.
Menurutnya, Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.
“Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan,” kata Guntur.
Ia pun mengusulkan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP mengingat usia Megawati tidak lagi muda.
“Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?” ucap Guntur.
