Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung Barat menilai penjegalan kedatangan bacapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) ke Bandung Barat mencederai demokrasi.
Pasalnya, konsitusi telah menjamin hak setiap warga untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat. Tak cuma itu undang-undang juga telah melindungi hak tiap individu masyarakat dipilih dan memilih.
“Dipilih dan memilih itu hak warga negara Indonesia dan dilindungi konstitusi. Tidak boleh ada warga negara yang menjegal hak orang lain dalam demokrasi di Indonesia. Jika itu terjadi mencederai demokrasi,” kata Wendi Sukmawijaya, Sekertaris DPC PKB KBB, Jumat, 6 Oktober 2023.
Sebelumnya, rencana safari politik Bacapres Anies Baswedan ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditolak dua organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI).
Kedua ormas ini bahkan berencana menggelar aksi demonstrasi ke Pemkab Bandung Barat agar izin pelaksanaan safari politik Anies Baswedan ke Lapang Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat (KBB), pada Ahad 8 Oktober 2023, dicabut.
“Sikap seperti ini sangat tidak mendidik warga negara Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Silakan mau dukung yang lain, tapi tidak ada hak untuk menjegal yang lain,” tambahnya.
“Ada upaya sistematis untuk melakukan penjegalan kedatangan capres Amin ke Bandung Barat. Ini sangat disayangkan di saat kita sama sama harus saling menghormati keberagaman pilihan dalam berdemokrasi,” tambahnya.
Terkait rencana demonstrasi penolakan Anies Bawedan ke Pemda Bandung Barat, Wendi berharap aparat kepolisian bijak dalam mengambil sikap agar tak terjadi konflik horizontal di kalangan masyarakat.
“Saya sangat yakin Bapak Pj Bupati dan Pak Kapolres akan bijaksana dalam menyikapi unjuk rasa tersebut,” tandasnya.
