Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Jusuf Kalla (JK) menyoroti sekitar 17.000 hektare lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ribuan hektare lahan tersebut bakal digunakan untuk investasi kawasan industri.
“Kenapa dia (investor) ingin menguasai 17 ribu hektare? Itu pokoknya,” katanya dalam diskusi tentang Penyelesaian Kasus Pulau Rempang, yang diikuti di Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Jumat Oktober, disitat Antara.
Lebih lanjut, JK mempertanyakan terkait relokasi masyarakat setempat, yang menyebabkan mereka harus pindah dari tempat tinggalnya.
“Kenapa rakyat mesti pindah? Sedangkan luas wilayah 17 ribu hektare, ada apa?,” kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut.
JK yang juga seorang pengusaha menilai sebuah perusahaan tidak boleh menguasai satu buah pulau secara pribadi. Terlebih, Pulau Rempang merupakan pulau yang berada di lokasi yang cukup strategis.
Menurutnya, penggunaan Pulau Rempang untuk investasi dapat menyebabkan ekonomi nasional dikuasai asing, pun demikian terhadap wilayah negara, yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar investasi dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya melalui investasi yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan dari total 17.600 hektare Pulau Rempang, hanya sekitar 8.142 hektare saja yang bisa dikembangkan, karena sisanya merupakan kawasan hutan lindung. Luasan itu terdiri dari 570 hektare areal dengan status APL (Areal Penggunaan Lain) dan seluas 7.572 hektare berstatus HPK (Hutan Produksi Konvensi).
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang. Ia bahkan mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.
“Jadi tidak semua 17 ribu (lahan digunakan). Saya kadang bingung, kita katakan informasi liar itu lebih shahih dari informasi yang benar,” ujar Bahlil, Senin 2 Oktober.
