Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memperkirakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyetujui permohonan uji materi batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu.
Danny menilai, bukan tidak mungkin putusan Mahkamah Konstitusi dapat diprediksi berdasarkan kecenderungan putusan-putusan sebelumnya dan posisi politik hakim konstitusi. Dia memperkirakan, keputusan usia calon presiden dan wakil presiden akan sama dengan keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dan prosedur melawan undang-undang Ciptaker, dengan lima dari sembilan hakim menyetujui. .
“Lima setuju mengabulkan, dan empat menyampaikan pendapat berbeda, alias memberikan dissenting opinion atau menolak permohonan,” ujar Denny dalam keterangannya, Selasa (10/10).
Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat itu menduga putusan MK bisa saja mengabulkan syarat umur menjadi 35 tahun atau syarat umur tetap 40 tahun, tetapi dibuka kesempatan bagi yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Denny memprediksi hakim konstitusi Saldi Isra dan hakim konstitusi Suhartoyo akan menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Menurut Denny, keduanya sudah sejalan sejak lama. Hanya mereka berdua yang punya pendapat berbeda dalam gugatan soal syarat ambang batas pencalonan presiden.
Selain itu, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan hakim konstitusi Arief Hidayat juga dinilai bisa pada posisi berbeda pendapat. Sementara itu, hakim konstitusi Wahiddudin Adams yang akan pensiun pada Januari 2024 disebut bisa membuat putusan dengan lebih bebas.
Namun, kata dia, putusan ini bisa juga dalam posisi imbang antara yang mengabulkan dan menolak permohonan, yaitu 4 banding 4. Menurut Denny, penentu putusan ini adalah Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Yang menjadi penentu putusan menurut Pasal 45 ayat (8) UU MK adalah dimana posisi Ketua MK Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi. Saya memprediksi bahwa Anwar Usman ada pada posisi mengabulkan permohonan, alias memberikan kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan pada Pilpres 2024,” kata dia.
Kepala Subbagian Humas MK Mutia Fria D menanggapi prediksi Denny tersebut. Ia mengatakan hakim membuat keputusan berdasarkan hasil persidangan dan pertimbangan lainnya.
“Terlepas dari prediksi yang berkembang di luar itu, tentunya setiap hakim pasti memiliki keputusan dengan pertimbangan berdasarkan hasil persidangan, pemeriksaan perkara, berkas dan pertimbangan lainya yang pasti sudah dibahas di dalam RPH (Rapat permusyawaratan hakim),” kata Mutia kepada CNNIndonesia.com.
Adapun MK akan menggelar sidang putusan uji materi soal pasal dalam UU Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres-cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023. Ada tujuh perkara yang akan dibacakan putusannya.
Sumber: cnn
