Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Masyarakat Melayu Pulau Rempang berkumpul di Lapangan Sepakbola Dataran Muhammad Musa, Kampung Sembulang, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/10).
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan mereka berkumpul untuk memperingati kerusuhan yang terjadi di BP Batam pada 11 September 2023 lalu. Isnur sendiri hadir dalam acara tersebut.
Saat itu, dilaporkannya, warga menolak relokasi demi proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-city dan mendapat tindakan represif dari kepolisian.
“Mereka berkumpul sejak pagi, sekitar pukul 08.00 WIB. Warga terus berduyun-duyun datang menggunakan sepeda motor, truk dan kendaraan roda empat lain,” kata Isnur dalam keterangan tertulisnya.
Isnur mengatakan salawat dan doa membuka acara halal bihalal peringatan perjuangan masyarakat Melayu untuk mendukung warga Pulau Rempang.
Ia mengatakan cuaca panas pagi tidak menghentikan warga yang terus ingin tetap bertahan di tanah yang diwariskan leluhur mereka sejak ratusan tahun lalu. Isnur berkata mereka bertahan sampai acara selesai sekitar pukul 10.30 WIB.
Dalam peringatan itu, warga bergantian berpantun, berorasi, menyatakan sikap menolak penggusuran dan relokasi.
Berikut beberapa pantun yang dibacakan Masyarakat Melayu Pulau Rempang dalam aksi tersebut:
Hang Tuah Laksamana berani
Hidup pula di zaman Melaka
Kami takkan lepas tanah ini
Karena tanah ini tanah pusaka
Berkebun Jeruk di tanah hutan ini
Banyak pulak pokok Kueni
Tempat tertanam Temuni kami
Hidup dan mati kami di sini
Hendak bane pegi perigi
Nampak terbang si Burung Elang
Untuk apa gedung yang tinggi
Tapi kenangan menjadi hilang
Isnur menyatakan YLBHI akan terus mendukung perjuangan warga Pulau Rempang dan Galang. Dia mengatakan perjuangan warga Pulau Rempang dan Galang dalam mempertahankan tanah adalah perjuangan konstitusi RI.
Oleh karena itu, pihaknya meminta warga untuk tetap solid, mewaspadai ruang yang dimanfaatkan untuk memecah belah perjuangan masyarakat Rempang ini.
“Kami dari YLBHI akan mendukung perjuangan masyarakat Pulau Rempang. Dari Aceh Kalimantan, Makassar sampai Papua, mendukung perjuangan warga Rempang,” ujar Isnur.
Dalam kesempatan ini, Isnur juga memastikan aksi solidaritas warga tersebut bisa dikatakan membantah klaim Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa ada 70 persen warga yang setuju untuk direlokasi.
“Dalam pertemuan ini, warga justru menolak dan menyatakan sikap untuk tetap mempertahankan kampung-kampung mereka,” ujarnya.
Perwakilan warga dari kampung-kampung yang hadir melakukan orasi singkat. Mereka mengajak untuk terus berjuang mempertahankan tanah yang diwariskan leluhur mereka.
Mereka juga saling mengingatkan untuk tetap menjaga kebersamaan dan solidaritas. Berjuang bersama mempertahankan ruang hidup mereka.
“Kita di sini punya tanah, bukan mencuri hak orang lain. Tapi itu tanah yang diperjuangkan orang tua kita dulu. Kita pertahankan,” kata salah satu warga.
Kepala Divisi Kampanye Walhi Nasional, Puspa Dewi berujar semangat perjuangan menolak rencana penggusuran ditunjukkan masyarakat Pulau Rempang masih sangat besar dan terus menyala.
Menurutnya, keinginan mulia tersebut akan disambut Walhi dengan ikut serta bersama Masyarakat Melayu di Pulau Rempang.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 400 kepala keluarga (KK) di Pulau Rempang, sudah setuju untuk direlokasi guna pembangunan PSN Eco City.
“Yang sudah (setuju), kurang lebih 400 KK sudah daftar sukarela untuk digeser, dan dari 400 itu, 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih dalam proses,” kata Bahlil setelah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).
Pada kesempatan itu, Bahlil mengatakan pada Jumat (6/10) lalu dirinya kembali telah mengunjungi Pulau Rempang dan mendatangi kampung warga yang setuju relokasi maupun yang tidak setuju relokasi.
“Saya datangi per kampung, saya datangi ke Pasir Panjang, ke Tanjung Banon, kemudian saya lihat lokasi tempat di mana mereka akan ditempatkan, saya datangi semua, jadi baik setuju dan yang tak setuju saya datangi,” kata dia.
Menurut Bahlil, banyak warga yang setelah ia datangi, akhirnya setuju untuk direlokasi. Namun, sebagian warga masih berkukuh untuk tidak direlokasi.
Pemerintah, kata Bahlil, akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh warga Rempang agar menghasilkan manfaat bagi bersama.
Bahlil mengatakan kini pemerintah sedang membuat hunian tetap bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Hal itu, kata Bahlil, akan dijamin pemerintah lewat peraturan presiden (Perpres). Pembangunan hunian tetap itu, kata Bahli, akan selesai pada awal 2024.
