Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak setuju dengan keterlibatan Presiden Jokowi alias ‘Pak Lurah’ dalam penentuan cawapres Pilpres 2024. Hal itu disampaikan karena Yusril mengetahui bahwa Prabowo akan mengonsultasikan nama-nama kandidat cawapres kepada Jokowi.
“Menurut saya, sebenarnya tidak perlu ada hal-hal seperti itu. Jadi, politik itu jangan terkesan menimbulkan satu dinasti dan jangan ada restu-restuan (presiden) seperti tadi itu,” kata Yusril ketika jumpa awak media di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).
Menurut dia, kandidat cawapres tidak perlu mendapatkan restu presiden pejawat. Yang diperlukan justru komitmen kandidat tersebut untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan baik selama Pemerintahan Jokowi.
Dia pun menegaskan, untuk memastikan keberlanjutan program/pembangunan, presiden tidak perlu sampai menjadikan anak sendiri sebagai pengganti. “Kontinuitas memang harus ada, tapi kontinuitas tidak dalam artian orang atau keturunannya,” kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.
Yusril mengaku mengetahui langsung dari Prabowo soal rencana mengonsultasikan kandidat cawapres kepada Presiden Jokowi itu. Kepada Yusril, Prabowo mengaku akan menjadikan petunjuk Pak Lurah itu sebagai landasan dalam memilih sosok cawapres.
“Pernah satu kali, beliau (Prabowo) mengatakan nanti sejumlah nama (kandidat cawapres) akan beliau konsultasikan dengan Pak Lurah. Dan nanti apa petunjuk Pak Lurah itu akan menjadi dasar bagi beliau untuk memutuskan siapa pasangan calon wakil presiden yang akan dipilih,” kata Yusril.
Kendati begitu, lanjut Yusril, Prabowo juga berkata kepada dirinya bahwa penentuan cawapres akan dilakukan lewat musyawarah dengan melibatkan semua ketua umum partai politik pendukung. Sebagai gambaran, KIM terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PBB, Partai Gelora, dan Partai Garuda.
Sepengetahuan Yusril, kini ada enam nama kandidat cawapres yang mencuat di internal koalisi. Tiga nama yang mencuat pertama kali adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung PAN, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan dirinya sendiri yang didukung PBB.
Lalu, ada tiga nama lain yang muncul belakangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy yang dijagokan oleh PAN, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Kemarin, Rabu (11/10/2023), Prabowo mengakui bahwa KIM baru akan menentukan sosok cawapres usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan. MK akan membacakan putusan atas permohonan uji materi dengan petitum menurunkan syarat batas usia capres-cawapres 40 tahun pada Senin (16/10/2023).
Apabila MK mengabulkan permohonan tersebut, maka putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming bisa memenuhi syarat sebagai cawapres. Gibran kini berusia 36 tahun dan sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Sejumlah pihak menilai, Jokowi membangun dinasti politik apabila mengizinkan Gibran menjadi cawapres.
Prabowo mengakui ada banyak pihak yang mengusulkan dirinya berpasangan dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dalam Pilpres 2024. Kendati begitu, Prabowo menegaskan bahwa nama lain masih berpeluang menjadi cawapres pendampingnya.
“Ini demokrasi, ya. Sampai saat terakhir pendaftaran (di KPU), semua kemungkinan bisa-bisa saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan soal peluang nama lain menjadi cawapres-nya, di kediamannya, Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menanggapi usulan yang disampaikan salah satu DPC Partai Gerindra agar dirinya berpasangan dengan Gibran. Prabowo mengaku akan membawa usulan tersebut ke rapat penentuan cawapres yang melibatkan semua ketua umum partai politik pendukungnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, rapat penentuan cawapres akan digelar usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan terkait batas usia minimum capres-cawapres. “Iya dong, kita tunggu putusan MK (untuk menentukan cawapres),” ujarnya.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, jika MK mengabulkan gugatan terkait usia minimal capres-cawapres, putusan itu tak semata-mata menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto. Namun, bukan tidak mungkin akan memicu konfrontasi antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Gibran menjadi satu kunci penting jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dan jika Jokowi merestui Gibran menjadi bakal cawapres dari Prabowo, akan ada hubungan yang beririsan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Pertanyaannya apakah Pak Jokowi mengizinkan? dilihat apakah Gibran dapat memenangkan Pak Prabowo atau tidak? Dan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega, kalau misalnya Prabowo-Gibran jadi didaftarkan artinya Presiden Jokowi mengizinkan, ya kita bisa menyaksikan konfrontasi yang makin dalam antara Presiden Jokowi dan presiden Megawati,” ujar Burhanuddin dalam analisisnya yang diunggah di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Kamis (12/10/2023).
Jika Gibran direstui sebagai bakal cawapres dari Prabowo, ia berpotensi menjadi aset elektoral bagi Menteri Pertahanan itu. Sebab, pendukung Wali Kota Solo itu beririsan langsung dengan basis pemilih Jokowi dan PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Suara Gibran diambil dari basis pendukung Pak Jokowi yang beririsan dengan PDI Perjuangan, jadi suara-suara di basis atau kantong Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemungkinan besar yang akan tergerogoti, kalau misalnya Gibran tampil sebagai aset elektoral,” ujar Burhanuddin.
“Dan itu yang menjelaskan penolakan-penolakan besar, terutama dari elite PDI Perjuangan sejak munculnya Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Jadi poin saya adalah belum tentu Gibran akan serta merta menjadi cawapres Pak Prabowo, meskipun MK mengabulkan,” sambungnya.
Kendati demikian, ia menilai bahwa Gibran dapat menjadi titik tengah untuk Koalisi Indonesia Maju. Jika terpilih, Wali Kota Solo itu tentu sudah mengantongi restu dari Jokowi dan tak berasal dari partai politik pengusung Prabowo.
Sebab ia melihat adanya deadlock di Koalisi Indonesia Maju, karena partai politik di dalamnya mengusulkan nama pendamping Prabowo. Partai Golkar mendorong Airlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan Erick Thohir, dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan Yusril Ihza Mahendra.
“Nah Gibran itu menjadi titik temu di situ, karena dia bukan berasal dari partai pendukung Pak Prabowo, tetapi pertanyaannya apakah Pak Jokowi mengizinkan,” ujar Burhanuddin.
