Daftar Donatur Palestina
Oleh: Nasmay L. Anas
Hajinews.co.id – PINTU sudah dibukakan pamannya sendiri, Ketua MK Anwar Usman. Agar Gibran Rakabuming Raka bisa masuk sebagai salah satu Bacawapres untuk Bacapres Prabowo Subianto, dalam pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang.
Persoalannya, betulkah Prabowo akan memilih Gibran? Bukankah mantan Danjen Kopassus itu masih terkesan galau untuk menentukan pilihan di saat waktu untuk pendaftaran Capres dan Cawapres semakin sempit?
Bagaimanapun, putusan MK itu oleh banyak kalangan malah dianggap blunder. Membukakan mata publik, bahwa ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang mestinya tidak dilakukan. Karena publik tahu bahwa keputusan yang kontroversial ini sengaja dibuat semata-mata untuk kepentingan Gibran. Tepatnya untuk kepentingan Jokowi dan keluarga.
Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Gibran tidak bisa lolos. Karena belum cukup umur. Sebab salah satu persyaratan untuk menjadi Capres dan Cawapres harus berusia minimum 40 tahun. Sementara Gibran belum berusia 40 tahun.
Sudah banyak yang mengingatkan sebelumnya bahwa ketentuan itu jangan sampai dilanggar. Dalam beberapa kesempatan bahkan Anwar Usman sendiri sudah merespon kecurigaan publik itu, dengan mengatakan bahwa dia akan netral. Akan menjaga marwah MK, sebab dia hanya takut pada Allah. Dengan begitu, tidak akan menjadikan MK membuat keputusan yang salah, demi melindungi kepentingan keponakannya.
Tapi pada detik-detik terakhir Ketua MK itu malah mengumumkan keputusan yang mengejutkan. Bertolak belakang antara ucapan dan tindakan. Yaitu menerima gugatan uji materi terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu itu. Sehingga putusan itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius. Yang mencederai rasa keadilan publik.
Karenanya putusan itu direspon sangat negatif oleh banyak orang. Selanjutnya bahkan disambut dengan demonstrasi besar-besaran oleh kalangan mahasiswa. MK yang dianggap sebagai tempat rujukan terakhir untuk mendapatkan keadilan malah berubah makna. Sehingga sebagian orang memplesetkan MK sebagai Mahkamah Keluarga.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang sudah lama mengakui bahwa dia akan cawe-cawe. Dengan begitu dia dianggap tidak akan netral. Tepatnya dia akan berusaha mendukung, kalau perlu sampai memenangkan orang-orang yang dianggap “all the president men”. Dengan segala cara.
Tujuannya, tentu saja, sudah jelas.
Pertama, agar pemerintahan Presiden RI ke-8 nanti dapat melanjutkan segala program pemerintahan yang sedang dia jalankan.
Kedua, agar dapat mengamankan diri dan keluarganya dari segala macam tuntutan hukum bila kelak tidak berkuasa lagi.
Inilah puncak kekisruhan akibat cawe-cawe Jokowi. Karena presiden semakin panik. Mimpi buruk yang dia bayangkan dalam benaknya semakin nyata membebani pikirannya. Sehingga banyak yang menilai Jokowi semakin ngawur. Tidak peduli dengan peringatan banyak pihak agar tidak melanggar rambu-rambu demokrasi yang sudah ditetapkan melalui undang-undang.
Meski demikian, dengan kekuasaan yang ada di tangannya, Jokowi ingin memanfaatkan waktu yang tinggal hanya 1 tahun lagi. Dengan berbagai macam data yang dia miliki, yang menurut dia berasal dari data intelijen, dia berusaha mengendalikan sejumlah ketum partai. Bahkan termasuk Megawati sebagai “induk semangnya” sendiri. Dengan menerabas segala ketentuan yang mestinya tidak dilanggar. Setelah berbagai langkah yang dia jalankan selama ini mengalami kegagalan.
