Daftar Donatur Palestina
Tidak dapat dibantah, Megawati punya kekuasaan terlalu besar untuk menentukan capres/cawapres yang akan dipilih. Tidak seorang pun di jajaran petinggi dan pengurus partai yang berani membantah. ABS, asal bapak (ibu) senang. Padahal bagaimanapun Mega sudah tua. Bagi orang yang sudah lanjut usia, apalagi kaum perempuan, pertimbangan emosional kadang lebih dominan ketimbang rasional.
Pertanyaannya, setelah Megawati menetapkan MMD sebagai Cawapres Ganjar: Apakah MMD dapat menambah dulangan pundi suara bagi Ganjar? Selanjutnya, apakah dengan nama besarnya sebagai mantan Ketua MK dan Menkopolhukam MMD bisa memberikan “coat tail effect” yang positif bagi perolehan suara PDIP di parlemen nanti?
Tentu saja, dalam beberapa hal MMD memiliki nilai positif. Tapi di samping sisi positifnya MMD memiliki sisi negatif yang tak bisa ditutupi. Bandingkan saja antara sikap dan pernyataannya sewaktu masih murni sebagai akademisi dan setelah menjadi pejabat pemerintah. Terutama di masa empat tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Jejak Digital MMD
Sebagai salah seorang tokoh penting di negeri ini, MMD memiliki jejak digital yang tak mungkin ditutupi. Pertama, sulit bisa dilupakan publik pernyataan MMD bahwa “Malaikat pun jika masuk dalam sistem saat ini akan menjadi Iblis”. Sehingga layak dipertanyakan: Apakah MMD yang sudah terjerembab dan terperangkap dalam sistem ini masih dapat dikatakan malaikat atau sudah jadi iblis?
Memegang jabatan sebagai Menkopolhukam ternyata tak banyak bisa dia perbuat untuk mengubah sistem yang buruk ini menjadi lebih baik. Yang ada justru kredibelitasnya sebagai ahli hukum dan komitmennya untuk menegakkan hukumlah yang justru berubah.
Minimal, MMD tak akan mampu bersikap adil terhadap para pelaku kejahatan. Terutama terhadap para elit partai dan pemerintahan yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kedua, pernyataan MMD yang seolah mau membongkar korupsi senilai Rp 349 triliun di kementerian keuangan tempo hari ternyata hanya jadi bahan pencitraan semata. Artinya, dia dianggap vokal dan berani. Sehingga tokoh selevel Megawati saja kepincut. Bisa jadi ini merupakan satu hal yang mendorong Megawati menganggapnya sebagai tokoh yang layak diberi jabatan yang lebih tepat dan lebih tinggi. Padahal sejatinya Megawati tidak cermat. Tidak memahami sosok MMD secara lebih dalam, secara lebih konprehensif.
Mengapa bisa begitu?
Bagaimanapun, kalau untuk merebut suara nahdhiyin, MMD bukan pilihan yang tepat. Dia dianggap kurang Nahdhiyinnya. Masih banyak tokoh NU yang lebih pekat kenahdhiyinannya. Apalagi jika dibandingkan dengan Cak Imin. Yang ke mana pun dia berkunjung bersama Anies hari-hari ini selalu disambut lautan manusia, yang sebagian besarnya dapat disebut orang Nahdhiyin. Di Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bandung, Bogor, Makassar dan lainnya. Sebuah prestasi besar untuk bisa menghadirkan massa ribuan bahkan jutaan orang di satu tempat. Dengan sukarela, tanpa dibayar atau diberi hadiah.
Rasanya semua itu tak mungkin bisa disaingi MMD bersama Ganjar.
Cak Imin khususnya tentu memiliki darah kenahdhiyinan yang lebih pekat ketimbang MMD. Dia adalah cicit pendiri NU, KH. Bisri Syamsuri. Sementara MMD hanyalah seorang birokrat kelahiran Madura yang memang merupakan salah satu basis NU. Tapi dibanding Cak Imin dia dianggap kurang ke-UN-annya. Dia lebih terkesan elitis, akademisi kota, kadang suka muncul angkuhnya, tidak terlalu mengakar di tataran grass root atau akar rumput masyarakat Nahdhiyin.
Ketiga, sebagai Menkopolhukam dalam pemerintahan terakhir Jokowi, tak mungkin dia tidak tahu atau tidak terlibat dalam sejumlah permasalahan yang dihadapi umat Islam paling tidak empat tahun terakhir. Misalnya, soal keputusan pemerintah membubarkan Hizbuttahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017 dan Front Pembela Islam (FPI) tanggal 30 Desember 2020. MMD barangkali tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu persoalan itu.
