Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo sekaligus bakal calon wakil presiden (Bacawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke DPC PDIP Surakarta.
Padahal secara aturan, Gibran sebenarnya otomatis keluar dari PDIP karena diangkat menjadi wakil presiden oleh Prabowo Subianto. Sebab, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranovo dan Mahfud Md pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Meski status politik Gibran di PDIP aman, Wali Kota Medan Bobby Nasution kini tengah dilanda kegalauan. Menantu Jokowi tengah kebingungan menentukan apakah akan memilih kakak iparnya atau memilih PDP sebagai partai yang membesarkan namanya.
Bobby sendiri telah menghadap ke Kantor DPP PDIP di Jakarta pada Senin, 6 November 2023 kemarin. Kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Bobby mengungkapkan kegalauannya. Dia meminta izin mendukung kakak iparnya dan masuk dalam tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Namun di sisi lain, dia tidak ingin keluar dari PDIP.
Komarudin menegaskan bahwa siapapun kader PDIP tidak bisa bermain dua kaki. Karena itu, PDIP memberi waktu Bobby Nasution untuk segera mengambil keputusan politiknya.
Namun sekarang yang menjadi pertanyaan besar, kemana Gibran Rakabuming Raka akan berlabuh setelah tak lagi ber-KTA PDIP?
Direktur Populi Center Usep S Akhyar menuturkan bahwa Gibran bisa saja memilih tetap tidak berpartai hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti usai. Sebab, tanpa berpartai pun Gibran sudah memiiki afiliasi dari para pendukung Jokowi.
“Jadi para pendukung Pak Jokowi mengasosiasikan bahwa Gibran itu representasi dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini pendukungnya banyak. Jadi kalau pun tidak berpartai, Gibran sebenarnya sudah ada ceruknya,” ujar Usep saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (7/11/2023).
Untuk saat ini, justru partai politik yang lebih membutuhkan Gibran agar bergabung dengannya. Sehingga partai tersebut akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas dari elektabilitas Gibran di Pemilu 2024.
Sementara jika Gibran bergabung dengan partai tertentu, menurut Usep, pasti akan berdampak pada hubungannya dengan parpol lain di Koalisi Indonesia Maju.
Namun begitu, bukan berarti Gibran akan lebih baik untuk tidak berpartai selamanya. Menurut dia, putra sulung Jokowi itu perlu memiliki partai ketika nanti sudah terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia (RI).
“Karena untuk mendorong memperkuat koalisi nanti di parlemen gitu. Posisi dia (di pemerintahan) juga akan lebih kuat,” kata Usep.
Lebih lanjut terkait kegalauan Bobby Nasution, Usep melihat nasibnya di PDIP tinggal menunggu waktu. Secara emosional kekeluargaan, mustahil Wali Kota Medan itu tidak mendukung Gibran di Pilpres 2024.
“Ya kan sebenarnya tinggal nunggu waktu saja, ketegasan dari PDIP gitu. Ini kan dari kemarin juga saling menunggu apakah dari pihak keluarganya Jokowi yang akan menyerahkan (KTA), dan Gibran kan akhirnya menyerahkan itu setelah disindir-sindir,” katanya.
Begitu juga dengan Jokowi. Meski tidak pernah menyatakan dukungan terhadap pasangan manapun dan menegaskan presiden netral, namun publik tetap akan melihat Jokowi berpihak pada anaknya. Ditambah lagi, sikap Jokowi juga tersirat dari keputusan para relawannya mendukung Prabowo-Gibran.
“Agak sulit ya melihat bahwa keluarga Pak Jokowi tidak solid mendukung Gibran,” ujar Usep.
Meski begitu, ‘pembangkangan’ ini tidak serta merta bisa membuat PDIP bersikap tegas kepada Jokowi. Sebab bagaimanapun, Jokowi masih setahun menjabat sebagai presiden dan memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri kabinetnya.
Jika salah mengambil keputusan, bukan tidak mungkin justru akan membuat PDIP terjungkal di Pemilu 2024. Itu sebabnya, hingga saat ini Jokowi masih dibiarkan berstatus sebagai kader PDIP.
