Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Dugaan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kegiatan pemenangan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar-Mahfud merupakan hal yang berbahaya bagi demokrasi. Pelibatan alat negara dalam pemilu merupakan hal terlarang.
Di sosial media ramai dugaan instruksi dari jajaran pimpinan BIN untuk memasang baliho berwajah Ganjar Pranowo di sejumlah wilayah Ini dilakukan demi mensosialisasikan Ganjar.
Pelibatan BIN dalam strategi politik ini pun mendapat sorotan miring dari pengamat yang juga akademisi, salah satunya, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Dia menekankan aparat negara wajib bersikap netral dan tak berpihak.
“Ini kalau ada informasi tentang itu, ini kan kurang tepat juga. Kalau ada pejabat negara atau alat-alat negara yang mencoba bersikap tidak netral pada Pilpres kali ini, baik semua capres kurang pas lah menggunakan alat negara untuk kepentingan pemenangan mereka,” kata Fernando dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Ahad (12/11).
Fernando mengingatkan keberpihakan aparatur negara dalam kontestasi politik sangat berbahaya. Apalagi, ‘alat-alat’ negara baik, BIN, Polri, dan TNI memiliki struktur hingga ke bawah.
Mengingat saat ini menjelang kampanye, ia berharap seluruh paslon capres dan cawapres Pilpres 2024 bertarung dengan cara-cara terhormat. Dia khawatir pelibatan aparatur negara justru memicu konflik di tengah masyarakat.
“Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara kita, karena bagaimanapun juga dengan keterlibatan alat-alat negara, aparatur negara, atau siapa pun itu, ini kan berpotensi memecah belah bangsa. Karena mereka punya struktur sampai ke bawah baik itu BIN, TNI, Polri, atau aparatur negara lainnya akhirnya bisa berpotensi berbenturan,” katanya.
Dia kembali mengingatkan agar seluruh aparatur negara tak memihak calon mana pun. Peringatan ini, kata dia, tidak hanya berlaku bagi BIN tetapi juga alat negara lain seperti, TNI dan Polri.
“Semua alat-alat negara saya harap bersikap netral dan tak bisa digunakan oleh kepentingan politik mana pun,” tegas dia.
