Daftar Donatur Palestina
Oleh: Gantyo Koespradono, Mantan wartawan dan pemerhati sosial politik
Hajinews.co.id – BANYAK yang menduga pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diajukan, masing-masing sebagai calon presiden dan calon wakil presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal melakukan perubahan frontal jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Di luar, banyak informasi miring bahwa capaian-capaian yang sedang dan telah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak dilanjutkan, bahkan sengaja akan ditelantarkan atau dimangkrakkan.
Banyak warga masyarakat yang termakan isu sesat bahwa AMIN, kelak kalau terpilih menjadi presiden/wapres, akan menghentikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang kini masih terus berproses. Ada pula yang mengembus-embuskan dan menyebarluaskan hoaks bahwa AMIN akan menyetop proyek infrastruktur pembangunan tol.
Maaf, karena saya orang bodoh, saya sempat percaya dengan kabar-kabar tak sedap tersebut. Atau setidaknya ragu dan bertanya-tanya, “Jangan-jangan memang begitu.”
Penasaran apakah benar lewat KPP, AMIN, khususnya Anies Baswedan akan melakukan aksi frontal sebagai wujud ‘balas dendam’ atau upaya untuk mempermalukan pemerintahan Jokowi?
Bukan sebagai peserta resmi, Minggu (12/11), saya hadir dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu 2024 yang diselenggarakan Partai NasDem khusus untuk para anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.
Acara berlangsung di sebuah hotel di Jl Gajah Mada, Jakarta, dihadiri 1.800 anggota DPRD asal NasDem. Di forum ini, Anies memaparkan visi misi yang akan diusung dalam rangka kampanye pilpres dan pileg 2024.
Untuk semua
Hitung-hitung 40 menit Anies berbicara di forum itu menjelaskan garis besar visi-misi dan program kerjanya kalau ia terpilih menjadi presiden. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga hadir. Setelah itu pemaparan visi lebih rinci dilanjutkan oleh timnya.
Anies menyederhanakan visinya hanya terdiri dari 5 kata, “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”. Kata ‘untuk semua’ menjadi penekanan Anies sehingga dicetak dengan huruf tebal.
Mengawali paparannya, Anies menjelaskan sekilas perjalanan bangsa hingga 2045. Ia memulainya dengan 1928 (Sumpah Pemuda) yang disebutnya dengan Satu Bangsa, lalu 1945 (Satu Negara), 1950 (Satu NKRI), 1957-Deklarasi Juanda (Satu Tanah Air), dan 2045 (Satu Kemakmuran).
Lalu apa yang dimaksud adil makmur menurut Anies. Ke depan, katanya, negara tidak bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan berdasarkan harga pasar. “Tapi negaralah yang menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Intinya, papar Anies, “Kita akan membesarkan yang kecil tapi tidak mengecilkan yang besar. Inilah sesungguhnya keadilan.”
Bagaimana dengan proyek infrastruktur tol, apakah akan dihentikan? Menurut Anies, proyek yang sudah dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi akan dilanjutkan, hanya caranya yang diubah.
Konkretnya, menurut Anies, kalau selama ini pemilik lahan yang terkena proyek tol hanya mendapatkan ganti rugi, pemerintahannya nanti tidak akan menggunakan cara seperti itu.
Saya menyimpulkan Anies akan menerapkan semangat memanusiakan manusia. Rakyat yang tanahnya kena proyek tol harus dilibatkan sebagai investor tergantung berapa luas tanah yang terkena pembangunan tol. Dengan begitu rakyat ikut dilibatkan sebagai pimilik jalan tol dan ikut mendapatkan keuntungan.
Bagaimana dengan IKN? Secara eksplisit, Anies tidak menyebut. Namun, mengintip visi misi dan program kerja yang disampaikan secara tertulis, saya menangkap akan dilanjutkan dengan beberapa catatan.
